Fabby Tumiwa, Pengamat Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan risiko terbesar dari pengusahaan panas bumi adalah eksplorasi atau drilling.
“Apakah PLN siap dengan risiko ini? Karena selama ada di bawah PT Pertamina (Persero), risiko ini dapat dikelola dengan baik,” ujar Fabby, Kamis (18/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal pertama yang menjadi pertanyaan mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (migas) tersebut adalah siapa yang nantinya menjadi pengendali PGE. Pasalnya, Kementerian BUMN ingin PLN ikut menguasai saham PGE sebesar 50 persen dan separuh lainnya tetap dikuasai Pertamina.
"Let all the business move on as it is, tak perlu corporate action. Apa sih yang diharapkan PLN? Harga murah? Putuskan saja di Kementerian," ujarnya.
Rini Soemarno, Menteri BUMN, sebelumnya menegaskan PGE akan tetap di bawah Pertamina meskipun sebagian sahamnya akan diakuisisi PLN. Pertamina dan PLN akan memiliki saham yang sama masing-masing 50 persen di PGE.
“Jadi PGE tetap bagian dari Pertamina,” kata Rini.
Kementerian BUMN saat ini telah menunjuk PT Danareksa sebagai konsultan untuk melakukan kajian masuknya penyertaan modal PLN ke PGE. (gen)