Suryamin, Kepala BPS memastikan, peningkatan jumlah usaha terjadi karena adanya dinamika perkembangan dunia usaha selama satu dekade terakhir, terutama di luar Pulau Jawa karena memiliki percepatan pertumbuhan usaha yang signifikan.
"Percepatan perkembangan usaha di luar Jawa terjadi karena belum ketatnya persaingan usaha di luar Jawa. Semakin ke Timur, percepatannya semakin melesat," ungkap Suryamin di kantornya, Jumat (19/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diikuti Pulau Sulawesi dengan pertumbuhan sebesar 36,3 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 26,6 persen, Pulau Kalimantan sebesar 25,1 persen, Pulau Sumatera sebesar 23,3 persen, dan Pulau Jawa 11,9 persen.
BPS memaparkan, persebaran jumlah usaha di Pulau Jawa sebanyak 16,2 juta atau naik sebanyak 1,7 juta dari SE 2006 sebanyak 14,5 juta.
Kemudian, jumlah usaha terbanyak berad di Pulau Sumatera yang mengalami peningkatan sebanyak 1 juta usaha dari 4 juta usaha pada SE 2006 menjadi 5 juta usaha pada SE 2016.
Adapun Pulau Maluku dan Papua mengalami peningkatan terendah, yakni sebanyak 0,2 juta usaha dari 0,3 juta usaha pada SE 2006 menjadi 0,5 juta pada SE 2016.
Tercatat pula, Pulau Sulawesi mengalami peningkatan sebanyak 0,6 juta usaha pada SE 2016 menjadi 2,2 juta usaha. Pulau Kalimantan mengalami peningkatan sebanyak 0,3 juta usaha menjadi 1,4 juta usaha menurut SE 2016. Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kenaikan sebanyak 0,3 juta usaha menjadi 1,5 juta usaha di SE 2016.
"Kami melihat pertumbuhan jumlah usaha cukup baik. Tinggal kita melihat bagaimana potensi atau kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi dimana pemerintah menargetkan di angka 5,2 persen," imbuh Suryamin.
BPS mencatat, dari total 26,7 juta usaha SE 2016, sebanyak 7,8 juta usaha menempati bangunan khusus untuk tempat usaha. Sedangkan sebanyak 18,9 juta usaha tidak menempati bangunan khusus usaha, seperti pedagang keliling, usaha di dalam rumah tempat tinggal, usaha kaki lima, dan lain sebagainya.
Sebagai informasi, dalam menjaring hasil SE 2016, BPS mengunjungi setiap bangunan di suatu wilayah kerja dan mewawancarai pemilik atau pengelola usaha atau penanggung jawab usaha untuk mendapatkan data usaha. (gen)