Reformasi Agraria, Jokowi Minta Lima Juta Sertifikasi Tanah

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mempercepat implementasi reformasi agraria. Dengan reformasi ini, presiden berharap bisa menerbitkan lima juta sertifikat tanah per tahun demi mendukung pertumbuhan ekonomi.

Saat membuka rapat terbatas Reforma Agraria, dia menekankan sinkronisasi seluruh kebijakan dengan sistem hukum diperlukan untuk menghindari sengketa-sengketa agraria.

"Wujudkan kebijakan peta tunggal. Sinkronisasi semua peraturan sehingga tidak menimbulkan dualisme dan multitafsir," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (24/8).

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan penataan sektor pertahanan melalui legalisasi sertifikat aset. Dia menyinggung sulitnya masyarakat kecil dalam sertifikasi tanah, sementara perusahaan mendapatkan dengan mudah.

Sofyan diminta fokus sertifikasi tanah secara masif di satu hingga tiga provinsi. Pola seperti ini yang seharusnya diterapkan dan dilanjutkan di masa mendatang. Jokowi berharap pemerintah bisa menerbitkan lima juta sertifikat per tahun.

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, reformasi agraria harus menjadi cara terwujudnya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.

Pilihan Redaksi Paket Kebijakan Macet, Satgas Sentil Instansi Pemerintah JK: Urus Izin Investasi Sama Rumitnya dengan Menikah Lagi Utang Luar Negeri Naik, Pemerintah Diminta Genjot Penerimaan

Jokowi menyebutkan, sebagian besar petani di desa merupakan buruh tani yang tidak memiliki lahan dan petani gurem berlahan kurang dari 0,3 hektar per orang.

"Segera lakukan terobosan menyelesaikan akses tanahbsan ketimpangan penguasaan tanah di pedesaan. Saya harap ini cara baru mengatasi kemiskinan khususnya di pedesaan," kata dia.

Sehingga, dia memerintahkan Sofyan segera mengimplementasikan program penyediaan akses tanah melalui redistribusi tanah terutama hak guna usaha yang tidak diperpanjang.

"Kawasan hutan sama, arahnya sekarang ke fungsi. Fungsi tentu saja terhadap manfaat bagi rakyat," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. (gir/gen)