Gandeng Investor, Kementerian PUPR Gelar Forum Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengadakan Forum Nasional Infrastruktur untuk meningkatkan partisipasi peran swasta dan para investor untuk mewadahi pendanaan infrastuktur non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Forum Nasional yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR ini bertajuk Perubahan Paradigma Investasi Infrastruktur dan akan diselenggarakan pada Rabu, 7 September 2016 mendatang.

"Kami mengadakan forum tersebut, karena kami berharap pihak swasta bisa membantu kekurangan financial gap pendanaan infrastruktur. Kementerian PUPR mengajak semua stakeholder potensial agar mereka semakin yakin dan percaya untuk berinvestasi di Indonesia," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusud Toyib, Jumat (2/9).

Lihat juga: Deretan Proyek Infrastruktur Penyebab Konflik Agraria

Forum nasional ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari empat tataran kelembagaan, yakni legislatif, pemerintah, bisnis atau swasta, dan akademisi yang akan dihadiri 200 undangan. Peran swasta dipercaya penting dalam pembiayaan proyek infrastruktur seperti diamanatkan Presiden Joko Widodo.

Data Bappenas dalam RPJMN 2015-2019 menyebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp4.796 triliun dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang ke-PUPR-an sebesar Rp1.915 triliun. Sementara, total anggaran pendanaan APBN yang tersedia di Kementerian PUPR sebesar Rp1.289 triliun sehingga masih terdapat kekurangan Rp626 triliun.

"Keterbatasan pembiayaan APBN ini harus disiasati dalam bentuk creative financing melalui skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur," terang Yusud.

Lihat juga: Bank Pelat Merah Ingin Berutang Lagi dari China

Ia menjelaskan, skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur PUPR semakin dibutuhkan mengingat penerimaan negara dari pajak maupun bukan pajak nisbi terbatas dan berimbas pada pemangkasan anggaran Kementerian PUPR dalam setahun anggaran 2016.

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur bersama Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUT pun sedang menyusun pemusatan KPBU yang nantinya akan berperan sebagai Public Private Partnership (PPP) Center.

PPP Center ini akan menjadi pusat informasi dan interaksi antara investor dan pemerintah dalam mewujudkan skema KPBU khusus kerja sama bidang infrastruktur. (bir/gen)