Bos BEI: Harusnya Semua Sekuritas Tampung Dana Repatriasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh anggota bursa atau sekuritas aktif untuk menjadi perantara penyalur (gateway) sekaligus pengelola dana repatriasi amnesti pajak.

Berdasarkan data perdagangan saham, saat ini terdapat 105 anggota bursa yang aktif menjadi perantara transaksi. Adapun total anggota bursa yang tercatat di BEI mencapai 114 perusahaan efek.

Lihat juga: Penambahan Gateway Sekuritas Dorong Keberhasilan Tax Amnesty

Direktur Utama BEI, Tito Sulistio mengaku kurang setuju dengan kebijakan Kementerian Keuangan, yang hanya memberikan kesempatan kepada 19 perusahaan efek untuk menampung dana repatriasi amnesi pajak.

“Lebarkan distribusinya, kasih lah itu semua. Kenapa sih dibatasi hanya 19 perusahaan efek? Mereka semua kan sudah dapat izin operasi. Kenapa enggak dikasih semuanya?” ujarnya, Jumat (2/9).

Tito mengaku sudah memberikan usulan tersebut kepada pemerintah. Menurutnya, jika usulan tersebut diterima, maka kampanye program amnesti pajak bisa lebih masif.

“Saya usulkan kepada pemerintah, kenapa sih enggak sebanyak mungkin? Kan makin banyak gateway makin banyak salesman. Kan jadi makin bagus, kenapa dibatasi?” ucapnya.

Lihat juga: Mengenal Bank Persepsi, Penampung Dana Amnesti Pajak

Menurutnya, tidak ada risiko yang perlu ditakutkan jika seluruh anggota bursa ikut menjadi penampung dana repatriasi. Ia menilai ketentuan izin operasi dari BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah cukup untuk memberikan rasa aman.

“Risiko apa? Mereka semua sudah dikasih izin operasi. Mereka (sekuritas) dapat izin operasi untuk mengumpulkan dana masyarakat. Mereka berbisnis sampai triliunan,” jelasnya.
 
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menetapkan 77 bank, 19 sekuritas dan 18 perusahaan manajemen investasi menjadi perantara penyalur dana repatriasi ke berbagai instrumen investasi.

Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh sekuritas untuk menjadi penampung dana repatriasi di antaranya modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) minimal Rp75 miliar, mencetak laba usaha, serta patuh terhadap aturan transaksi pasar modal. (ags/gen)