BI Luncurkan Lima Inisiatif Dalam Sistem Pembayaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) meluncurkan lima inisiatif dalam sistem pembayaran. Kelimanya, yakni National Payment Gateway (NPG), Implementasi Standar Nasional Kartu ATM/Debit (NSICCS), Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Financial Technology (fintech), dan Bantuan Sosial.

Arbonas Hutabarat, Direktur Departemen Komunikasi BI mengatakan, NPG dikembangkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan sistem pembayaran yang efisien dan mampu menjangkau seluruh masyarakat. menurut BI, NPG adalah infrastruktur yang mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran (channel) untuk memfasilitasi transaksi pembayaran secara elektronik.

"Penerapan NPG akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2016 yang pada akhirnya akan memberikan manfaat lebih untuk masyarakat dan berkembangnya kartu nasional," ujarnya dalam siaran pers.

Pilihan Redaksi Beleid National Payment Gateaway Meluncur Desember 2016 BI Akan Wajibkan Settlement Kartu Kredit di Dalam Negeri Bank Indonesia: Penerbitan Kartu ATM Plus Chip Baru Siap 22%

Sementara, terkait NSICCS, BI bersama dengan pelaku industri secara bertahap telah mempersiapkan diri untuk penggunaan teknologi chip pada kartu ATM/Debit dan akan diimplementasikan mulai 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2012.

Artinya, seluruh kartu ATM/Debit harus berteknologi chip pada 1 Januari 2022, kecuali untuk nominal tertentu masih dapat menggunakan magnetic stripe dan diproses secara domestik. Selain untuk keamanan, penggunaan chip dengan pemrosesan secara domestik ini dianggap mendukung efisiensi ekonomi dan kemandirian nasional.

"Terkait penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, aturan ini mewajibkan penyelenggara berbadan hukum Indonesia, melakukan pemrosesan secara domestik, kewajiban menggunakan rupiah dan melakukan transaksi melalui perbankan nasional," imbuh Arbonas.

BI juga mengklaim mendukung fintech dengan terus mendorong inovasi dan kompetisi usaha yang sehat, namun tetap dalam koridor kehati-hatian. Karenanya, BI akan membuat beberapa kebijakan terkait fintech office dan regulatory sandbox. Kedua kebijakan ini akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Terakhir terkait inisiatif bantuan sosial, BI memprakarsai model bisnis penyaluran bantuan sosial secara non tunai yang mengedepankan interkoneksi dan interoperabilitas. BI bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan agen e-warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial.

"Ke depan, guna mendukung efisiensi, ketepatan tujuan penggunaan rekening, dan sustainabilitas bagi bank penyalur, maka integrasi Bansos akan dilakukan dalam satu rekening serta data disimpan secara nasional. Model bisnis ini akan diperluas dengan melibatkan institusi atau lembaga lainnya, sehingga dapat mendorong inklusi di Indonesia," pungkasnya. (bir)