Bank Pelat Merah Tampik Kucurkan Kredit ke Perusak Lingkungan

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengaku telah mengikuti aturan main dan regulasi terkait penyaluran kredit kepada sejumlah korporasi yang dinilai berkontribusi negatif terhadap lingkungan. Hasil riset koalisi organisasi kampanye dan penelitian, seperti dikutip dari forestandfinance.org, kedua bank pelat merah tersebut tercatat menyalurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan sektor minyak kelapa sawit dan penebangan kayu, karet, serta kertas dan kertas olahan.

Dalam temuan itu, BNI diketahui mengucurkan pinjaman, antara lain senilai US$177,25 juta ke Rajawali Group melalui Eagle High Plantations untuk sektor minyak kelapa sawit, US$89,93 juta untuk Rajawali Group melalui BW Plantation, US$49,35 juta kepada Gozco Group melalui Golden Blossom Sumatra, dan US$400 ribu ke Barito Pacific Group yang bergerak dalam sektor usaha perkayuan.

Direktur Bisnis dan Korporasi BNI Herry Sidharta mengatakan, dalam mengucurkan kreditnya, BNI selalu menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-Undang dan aturan turunan yang berlaku. Upaya kehati-hatian tersebut salah satunya dengan mewajibkan para debitur korporasi untuk lolos uji Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum membangun suatu proyek.

Lihat juga: US$3,89 Miliar Kredit Bank Membawa Malapetaka Bagi Lingkungan

Apalagi BNI, klaim Harry, telah mendapat predikat green banking dan termasuk ke dalam kategori Indeks Kehati yakni kelompok saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perseroan yang fokus dengan masalah lingkungan hidup.

"Kalau bank-bank di Indonesia dalam menyalurkan kredit tidak tunduk dan patuh pada regulasi, tentunya sudah dapat teguran atau bahkan sanksi terlebih dahulu dari otoritas atau regulator (OJK)," ujar Herry kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/9).

Meski begitu, Herry mengakui, para debitur yang mayoritas bergerak di sektor komoditas tersebut cukup memberikan kontribusi yang positif bagi bisnis perkreditan bank berlogo 46 itu. Namun, ia menegaskan perseroan akan memutus perjanjian penyaluran kredit apabila para debitur tersebut terbukti bersalah secara hukum dalam kasus perusakan lingkungan.

"Kalau perusahaan terbukti melakukan pelanggaran bank tidak akan meneruskan penyaluran pinjaman meski sudah masuk dalam committed loan," tegas Herry.

Lihat juga: BI: Laju PDB 5,1% Hanya Akan Dongkrak Kredit 11% di 2017

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Korporasi Bank Mandiri Royke Tumilar. Bank berlogo pita emas itu tidak akan segan-segan memutus pinjaman kredit apabila di kemudian hari sang debitur terbukti secara hukum melakukan pelanggaran lingkungan.

Royke menyebutkan, sebagai perusahaan yang berpegang teguh pada Good Corporate Governance (GCG) dalam menyalurkan kredit, Bank Mandiri telah menetapkan persyaratan yang sangat ketat, termasuk yang terkait dengan aspek legalitas dan GCG.

"Kalau terbukti bersalah secara hukum pasti kreditnya akan kami hentikan," kata Royke.

Menurut Royke, Bank Mandiri menyadari sepenuhnya bahwa permasalahan lingkungan hidup ini merupakan isu yang sensitif dan menjadi risiko dalam penyaluran pembiayaan. "Oleh karena itu, aspek legalitas, termasuk perizinan, menjadi perhatian utama dalam keputusan penyaluran pembiayaan," tutur Royke.

Untuk diketahui dalam laporan forestandfinance.org, Bank Mandiri disebut-sebut telah menyalurkan pinjaman paling sedikit US$370 juta kepada tiga perusahaan yang bergerak di bisnis minyak kelapa sawit, yakni Rajawali Group lewat Eagle Plantation, Perkebunan Nusantara Group, dan Tunas Baru Lampung. (bir)