Jokowi: Birokrat Tersandera Pertanggungjawaban Keuangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mendorong pejabat negara di berbagai tingkat pemerintahan tidak menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengurus laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Menurutnya, aktivitas itu berpotensi mengesampingkan pelayanan publik.

Jokowi menyampaikan hal tersebut kepada pejabat lembaga negara dan kepala daerah yang hadir pada Rapat Kerja Nasional Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9).

"Saya pesan ke Menkeu dan Menko Perekonomian, jangan terlalu bertele-tele dalam akutansi. Mohon maaf, saya melihat, sekarang ini hampir 70 persen, mungkin 67 persen, birokrat setiap hari mengurus SPJ (Surat Pertanggungjawaban)," ujarnya.

Lihat juga: Uji Materi Tax Amnesty Bergulir, Uang Tebusan Naik Tipis

Jokowi menilai, banyak pejabat bekerja hingga larut malam hanya untuk menyelesaikan SPJ. Walhasil, pejabat di tingkat kementerian, bahkan guru mengabaikan tugas pelayanan utama mereka. Ia mencontohkan, apa yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Seharusnya, 80 persen konsentrasi Kementerian PUPR itu untuk mengontrol jalan dan irigasi yang rusak. Cek jalan yang berlubang seperti apa. Tetapi kalau saya lihat, sekarang semua orang di kementerian itu takut dengan SPJ," terang dia.

Hal serupa, menurut Jokowi, juga terjadi di Kementerian Pertanian. Para Pengawas Pertanian Lapangan yang seharusnya menghabiskan waktu dengan memberikan bimbingan kepada petani di sawah, justru duduk manis di ruangan berpendingin udara untuk mengurus SPJ.

Lihat juga: Hapus Pajak Eksplorasi, Kemenkeu Yakin Penerimaan Lebih Besar

"Maaf, saya lihat fenomena ini di lapangan. Saya ini orang lapangan," tutur Jokowi.

Lebih dari itu, Jokowi meminta para birokrat untuk tidak fokus mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Status yang muncul atas audit penggunaan anggaran negara itu tidak menjamin penyelenggara negara bebas dari dugaan tindak pidana korupsi.

Birokrat, sambung dia, harus mampu mengembangkan dan menjalankan sistem keuangan digital yang sederhana. Peningkatan kapasitas pejabat mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran negara disebutnya juga vital pada pembenahan sektor keuangan itu.

"Esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral dan konstitusional. Esensinya ada di situ," ucapnya.

Lihat juga: Pemerintah Tunjuk BEI Jadi Tempat Penyampaian Harta Amnesti

Ia menegaskan, anggaran negara yang semakin besar setiap tahun harus dimanfaatkan untuk belanja produktif yang mendorong perekonomian masyarakat, seperti infrastruktur dan program pengentasan kemiskinan lain.

Pada pembukaan Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tersebut, Jokowi menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP selama lima tahun berturut-turut.

Secara simbolis, penghargaan tersebut diserahkan kepada Ketua DPR Ade Komarudin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Bupati Boyolali Seno Samudro, dan Wali Kota Surakarta Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo. (bir/gen)