Ekonomi Energi

Pemerintah Akan Konsultasi Dengan DPR Soal Holding BUMN Migas

Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Selasa, 27 Sep 2016 02:19 WIB
Pemerintah Akan Konsultasi Dengan DPR Soal Holding BUMN Migas
Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan paparan kinerja BUMN 2015 dan Target 2016 pada konferensi pers di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa 19 Januari 2016. (CNN Indonesia/ Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana penyatuan PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di bawah induk usaha PT Pertamina (Persero) telah memasuki tahap final.

Namun, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sambil menunggu terbit Peraturan Pemerintah-nya.

Pilihan Redaksi
Deputi Rekstrukturisasi BUMN, Aloysius K. Rio mengatakan proposal pembentukan induk (holding) BUMN Migas baru akan diajukan pemerintah ke DPR pada Oktober mendatang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua sudah siap. Kita tinggal konsultasi dengan DPR," ujar Aloysius usai mengikuti Rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (26/9).

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan proses konsultasi dengan DPR akan dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah guna mengantisipasi aksi boikot anggota DPR terhadap Rini Soemarno yang sampai saat ini berpotensi terjadi.

"Nanti akan ada komunikasi tentunya, karena kita harus memberikan pengetahuan mengenai ini dan Bu Menkeu nanti yang akan melakukan prosesnya," kata Rini.

Menurut Rini, sosialisasi pembentukan holding BUMN migas juga telah disampaikan ke masing-masing manajemen perusahaan. Bahkan, payung hukum berupa rancangan Peraturan Pemerintah telah diserahkan ke masing-masing Kementerian terkait untuk ditandatangani secara langsung.

Adapun Kementerian yang terlibat antara lain Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"PP-nya sudah dalam tahap ditandatangani oleh masing-masing Menteri," jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Rini, diharapkan pembentukan holding BUMN sektor energi dengan menggabungkan PGN dalam Pertamina akan membuat infrastruktur gas yang dimiliki kedua perusahaan bisa dimanfaatkan secara optimal demi kebutuhan nasional. (ags)