Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, mahalnya harga gas bisa terjadi jika distribusi antara hulu dan pengguna terbilang cukup jauh. Faktanya, KPPU menemukan biaya distribusi yang tidak sebanding dengan harga yang perlu dibayar pelanggan.
Syarkawi mengungkapkan, gas yang digunakan PGN untuk kawasan Sumatera Utara dipasok dari lapangan Pangkalan Susu, Pakam Timur, dan Benggala yang berlokasi di Sumatera, di mana seluruh lapangan tersebut dioperatori oleh PT Pertamina EP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kami melihat, mahalnya harga gas ini bukan karena di hulu, tapi ada upaya monopoli yang diduga memanfaatkan distribusi gas. Sehingga, bisa menetapkan harga secara sepihak dengan angka yang excessive. Kami melihat hitung-hitungannya saat ini tidak wajar dengan seharusnya, makanya pelaku usaha di Sumatera Utara teriak," ujar Syarkawi, Selasa (27/9).
Akibatnya, konsumen tidak punya daya tawar di saat pelaksanaan PJBG. Apalagi, tidak ada substitusi penyedia gas di Sumatera Utara. Hal ini dianggap merugikan konsumen lantaran PGN seolah-olah mengabaikan daya beli pelanggan.
KPPU menduga PGN menyalahi Pasal 17 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999, di mana pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
"Kalau memang pasarnya sehat, harusnya ada tawar menawar antara kedua pihak. Ini kan ada ketidakseimbangan klausul, ada pemaksaan kehendak perusahaan di dalamnya," terang dia.
"Nanti kami akan buka di dalam persidangan yang digelar secara umum," tegas Syarkawi.
Melengkapi ucapan Syarkawi, Direktur Penindakan KPPU Goppera Panggabean melanjutkan, salah satu contoh pelaksanaan klausul PJBG yang diputuskan secara sepihak oleh PGN adalah ketika pelanggan keberatan atas nominal tagihan yang meningkat pada bulan September 2015, karena adanya penyesuaian harga gas menjadi US$14 hingga US$16 per MMBTU.
"Memang, kenaikan harga sudah disampaikan PGN kepada pelanggan melalui surat tertanggal 31 Juli 2015. Namun, di dalam menetapkan harga apakah PGN menetapkan prinsip kepedulian terhadap konsumen?" tutur Goppera.
KPPU mengaku, telah membicarakan perkara ini di tingkat Komisioner, dan sepakat untuk disidangkan pada bulan Oktober mendatang. "Hitung-hitungannya seperti apa dan dugaan pelanggaran akan dibuka pada sidang pertama," imbuh dia.
Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), harga gas industri di Sumatera Utara bisa mencapai US$13,9 hingga US$13,94 per MMBTU. Angka ini terbilang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar US$8,01 sampai US$8,05 per MMBTU atau Jawa bagian Barat sebesar US$ 9,14 hingga US$9,18 MMBTU. (bir)