Jatam Sebut Pemerintah Tak Pernah Galak Terhadap Freeport

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) berani memastikan Pemerintah Indonesia tidak pernah berani mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia.

Hal tersebut menurut Kepala Kampanye Jatam Melky Nahar bisa dilihat dari arah kebijakan relaksasi ekspor bahan galian tambang mulai 2017, yang dinilai menguntungkan Freeport. Pasalnya, perusahaan tersebut tak perlu menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) hasil tambang menjelang Kontrak Karya (KK) selesai sebagai syarat mengapalkan hasil produksinya ke luar negeri.

Melky menyesalkan ketidaktegasan pemerintah terhadap komitmen Freeport dalam membangun smelter. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, ia yakin janji Freeport membangun smelter tidak akan terealisasi setelah relaksasi dimulai. Bahkan sampai perusahaan memperoleh perpanjangan KK yang akan berakhir di 2021.

"Ada berbagai aturan yang sudah dilanggar, dan yang paling fatal adalah pembangunan smelter dengan berbagai alasan. Nampaknya memang smelter belum dibangun karena belum ada kejelasan terkait perpanjangan KK. Tapi ini kan sentimen buruk bagi pemerintah, karena publik menilai pemerintah bisa diatur oleh Freeport," tegas Melky, Selasa (11/10).

Pilihan Redaksi Pelaku Smelter Kecewa Pemerintah Akan Relaksasi Ekspor Nikel ESDM Bakal Longgarkan juga Ekspor Bauksit dan Mineral Jarang Freeport Untung Besar dari Kebijakan Relaksasi Ekspor Tambang

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono membenarkan jika Freeport meminta jaminan perpanjangan KK demi melangsungkan pembangunan smelter-nya.

Ia menyebut, Freeport khawatir jika investasi smelter dengan nilai US$2,1 miliar itu akan sia-sia jika Kontrak Karya tidak diperpanjang sebelum 2021.

"Mereka menanyakan, masalah kontrak ini bagaimana? Apakah masih dijamin? Karena kalau mereka membuat smelter sekarang, masa manfaatnya hanya sebentar kalau KK tak diperpanjang," ujar Bambang, beberapa waktu lalu.

Pada bulan Juli tahun lalu, Freeport menyatakan kemajuan smelter Gresik telah mencapai 11,5 persen. Sementara itu pada bulan lalu, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa kemajuan smelter tercatat 14 persen per Juli 2016. Dengan demikian, maka kemajuan pembangunan smelter Freeport hanya 2,5 persen dalam setahun belakangan. (gen)