Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Maurin Sitoris menyatakan, pemerintah memberikan tenggat waktu beroperasinya Tapera pada Maret 2018. Sehingga, Maurin memastikan hal ini masih sesuai target dengan rencana pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 4 Tahun 2016 tentang Tapera.
Sebelumnya, pemerintah atau yang tergabung dalam komite Tapera telah memilih seorang dari pihak profesional untuk bergabung dalam komite. Saat ini, nama satu profesional tersebut sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk ditentukan kredibilitasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah Komite Tapera ini resmi terbentuk, langkah yang dilakukan selanjutnya yakni menyeleksi anggota komisioner dan deputi komisioner Tapera.
"Nah sementara itu kami juga paralel menyelesaikan peraturan presiden dan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum BP tapera nanti operasionalnya gimana," jelasnya.
"Sekarang lagi dikaji berapa modal awalnya ini," imbuhnya.
Program Sejuta Rumah Pemerintah
Target pemerintah membangun satu juta rumah nampaknya masih jauh dari realisasi target. Maurin menyatakan, hingga saat ini baru terbangun sekitar 410 ribu unit yang terdiri dari 90 ribu unit untuk komersial dan 320 ribu unit untuk MBR
Selain pembiayaan tersebut, pemerintah juga menyediakan lokasi untuk penyediaan rumah sekitar Rp10 triliun. Namun, penyediaan ini bukan untuk kepemilikan, melainkan sewa.
"Jadi Rp15,6 triliun itu adalah pembiayaan untuk membantu MBR memiliki rumah," pungkasnya.