Kebijakan Hilirisasi Tambang Jokowi Dianggap Hanya Retorika

Giras Pasopati, CNN Indonesia | Jumat, 14/10/2016 18:42 WIB
Kebijakan Hilirisasi Tambang Jokowi Dianggap Hanya Retorika Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menilai program hilirisasi tambang oleh pemerintah hanya retorika semata. (www.citamineral.com)
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menilai program hilirisasi tambang oleh pemerintah hanya retorika semata. Pasalnya hilirisasi bijih bauksit menjadi alumina pada saat ini tidak memberikan keuntungan.

Ketua APB3I, Erry Sofyan mengatakan saat ini tidak terdapat industri yang siap untuk menyerap produksi bauksit. Sementara, pembangunan pabrik pemurnian bauksit berbeda dengan mineral lain pada umumnya.

“Kajian APB3I menemukan beberapa kendala untuk membangun pabrik pemurnian bauksit, di antaranya adalah pembiayaan yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah, teknologi yang belum dipunyai oleh Indonesia dan sumber daya manusia yang masih perlu dilatih,” ujarnya, Jumat (14/10).


Erry menyatakan, pembangunan pabrik pemurnian yang dipaksakan tanpa perencanaan dan persiapan memadai seperti yang terjadi saat ini, membuat industri bauksit cenderung dikuasai oleh pihak asing.

“Hal ini terbukti dengan satu-satunya realisasi pabrik pemurnian bauksit milik PT Well Harvest Winning di Kendawangan, Ketapang, Kalimantan Barat yang mayoritas dikuasai asing, baik saham, teknologi, maupun SDM-nya,” jelas Erry.

Anggota APB3I, Peng Tjoan mengatakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembangunan pemurnian bauksit menjadi alumina tidak tepat karena hanya berdasarkan retorika semata. Ia menilai kebijakan tersebut tidak didasarkan kajian ekonomis.

“Banyak pihak yang tidak memahami bahwa membuat 1 ton alumina selain dibutuhkan bauksit juga dibutuhkan caustic soda, energi, mesin dan lainnya. Total biayanya sekitar US$300-US$350 per ton. Padahal harga jual alumnia 10 tahun terakhir rata-rata US$300-US$320 per ton,” jelasnya.

Menurutnya, hilirisasi sebenarnya baik karena dapat meningkatkan nilai tambah. Namun, Peng Tjoan menyatakan hal itu jangan retorika semata, tetapi harus dikaji perhitungan ekonominya.

“Kita harus realistis, jangan hanya idealis saja. Jangan coba melawan hukum ekonomi,” kata Peng Tjoan. (ags/ags)