Impor Melonjak, DPR Tagih Janji Swasembada Garam Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola garam nasional menyusul semakin tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas itu.

Melalui Anggota Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin, DPR mendesak pemerintah untuk mengurangi kuota impor.

Pilihan Redaksi Dolar AS Perkasa, Harga Minyak Loyo Mentan Amran Sulaiman Bantah Data Impor Beras BPS Banjir Elevator China, Mitsubishi Minta Proteksi Pemerintah 13 Perusahaan Setuju Impor Sapi 1 Banding 5

"Jumlah impor garam kian meningkat tahun ini, belum ada perbaikan dalam tata kelola garam oleh negara, apalagi hingga mencapai tahap menghentikan impor garam," kata Akmal Pasluddin seperti dikutip dari Antara, Sabtu (22/10).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, impor garam dari bulan ke bulan semakin meningkat, terutama dari Australia dan India. Hal tersebut menunjukkan pemerintah belum melakukan langkah-langkah serius untuk memenuhi kebutuhan garam berkualitas untuk industri dan konsumsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor garam sebanyak 276.299 ton pada Meret 2016, dengan nilai ditaksir mencapai US$11,4 juta. Negara pengekspor garam ke Indonesia antara lain Australia, India, Selandia Baru, Inggris, dan Singapura.

Pada tahun ini, lanjutnya, China masuk dalam daftar pemasok garam yang cukup signifikan ke Indonesia, dengan volume impor garam mencapai 1,4 juta ton atau senilai US$57,3 juta. China menjadi pemasok garam terbesar ke empat setelah Australia, India, dan Selandia Baru.

Untuk mencapai swasembada garam, lanjut Andi, diperlukan harmonisasi regulasi empat kementerian, yakni Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

"Masing-masing Kementerian harus saling mendukung, mulai dari pembinaan petani garam agar kualitas produksinya baik, pembinaan pabrik-pabrik garam oleh Kementerian Perindustrian, penyerapan besar-besar garam petani oleh PT. Garam selaku BUMN, dan pengendalian harga oleh Kementerian Perdagangan," paparnya.

Akmal juga berpendapat bahwa persoalan memenuhi pasokan garam tidak sesulit memenuhi kebutuhan komoditas lain seperti padi, gula, jagung, singkong dan lain sebagainya, yang menghadapi konflik tumpang tindih lahan.

Sebelumnya, Pemerintah optimistis rencana swasembada garam bisa tercapai pada 2017 melalui sejumlah upaya pendukung program nasional tersebut.

"Swasembada garam diharapkan bisa terealisasi pada tahun 2017 mendatang, sebagaimana kondisi yang tertuang dalam draft Roadmap Swasembada Garam nasional tahun 2017," ujar Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10).

Menurut Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah melakukan berbagai hal untuk membantu meningkatkan kualitas garam milik petani.

Kebutuhan garam nasional tahun ini diperkirakan  berkisar 4 juta ton, yang terdiri dari garam industri sebanyak 2,05 juta ton dan garam konsumsi 1,96 juta ton.

Sementara itu, kapasitas produksi garam nasional hanya sebanyak 3,8 juta ton, yang terdiri atas garam rakyat sebanyak 3,1 juta ton dan PT Garam sebanyak 700 ribu ton. Ada pun kualitas garam rakyat baru mencapai 70 persen Produksi 1 (KP1), dan PT Garam 100 persen KP1. (ags)