Menko Darmin Umbar Jurus Tak Lumrah Jokowi Selamatkan Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjabarkan, sejumlah kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sembari menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

Pertama, Darmin mengklaim, pemerintah telah melakukan pemangkasan subsidi besar-besaran dan dialihkan penggunaannya untuk menggerakkan roda pengeluaran di sektor lain.

"Subsidi dipangkas, pengeluarannya didorong ke pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," sebut Darmin, Selasa (25/10)

Kedua, pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi sebanyak 13 jilid sejak setahun terakhir untuk memangkas sejumlah regulasi yang semula menyulitkan industri, dunia usaha, hingga investor bersamaan dengan program percepatan investasi yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Untuk regulasi investasi, di BKPM ada perizinan tiga jam untuk tujuh sampai delapan izin sekaligus. Izin ini juga mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) agar mendorong kepada ekspor," jelasnya.

Ketiga, pemerintah juga membentuk Pusat Logistik Berikat (PLB) sebanyak 28 PLB yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Artinya logistik tidak menumpuk di Pulau Jawa saja apalagi Jakarta sehingga itu akan menolong kecepatan dan efisiensi logistik kita," tambah Darmin.

Ia mengklaim, kehadiran PLB telah mampu memangkas dwelling time dari semula menghabiskan 3,6 hari sampai 3,7 hari menjadi 1,3 hari sampai 1,4 hari saja.

Keempat, masih di sektor penggenjot industrialisasi, pemerintah telah membentuk tiga kawasan industri di Kendal, Demak, dan Ungaran serta satu lagi yang akan dikejar di Bitung

Kelima, pemerintah terus mengupayakan perbaikan tarif upah buruh dengan merumuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR).

Keenam, pemerintah membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memberi pembiayaan ekspor, dan kemudahan usaha untuk UKM serta merevisi Daerah Negatif Investasi (DNI).

"Ini semua tentu saja untuk menjadi pelumas sehingga ekonomi itu berjalan dengan efisien dan cepat," tekannya.

Terakhir, soal infrastruktur, Darmin memastikan, fokus utama Jokowi-JK tersebut merupakan hal wajib untuk dikejar tiap Kementerian/Lembaga (K/L), juga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko).

"Pembangunan infarstruktur tentu menjawab persoalan ketimpangan. Itulah kenapa gini ratio kita membaik bahkan lebih cepat penurunan gini ratio dibanding penurunan kemiskinan," katanya.

Namun, Darmin mengakui, mahalnya proyek infrastruktur membuat pembangunannya masih bergerak lamban. Tapi infrastruktur menjadi kunci penggenjot sektor lainnya, seperti pariwisata, manufaktur, pertanian, dan lainnya.

Pilihan Redaksi Menko Darmin Janji Paket Kebijakan Ekonomi ke-14 Pekan Depan Sri Mulyani Punya Daftar Belanja Berbekal Duit Tax Amnesty Darmin: Kebijakan Jokowi yang Tidak Lumrah Selamatkan Ekonomi

Untuk ke depan, Darmin mengungkapkan, pemerintah akan mengejar percepatan pencetakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terstandar dengan melakukan pendidikan dan pelatihan vokasional.

"Kami ubah, apakah itu pelatihan, sekolah kejuruan, atau D1 D2, D3. Presiden ingin setelah lulus, pelajar tidak hanya mendapat ijazah namun juga sertifikat," tutupnya.

Pasalnya, SDM dengan pendidikan dan pelatihan vokasional sangat potensial untuk mengayuh sektor manufaktur, pertanian, pariwisata, hingga perikanan. (gir/gen)