Sri Mulyani Soroti Kredibilitas APBN Dua Tahun Pertama Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti masalah kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kurun dua tahun pertama kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Menurutnya, ketidaktepatan perencanaan belanja dan penetapan target penerimaan negara menjadi persoalan yang harus diperbaiki dan tidak boleh lagi terulang di masa depan.

Pilihan Redaksi Enam Hari Jadi Menteri, Sri Mulyani Usul APBNP 2016 Dirombak Sri Mulyani Prediksi Setoran Pajak Tahun Ini Kurang Rp219 T Tax Amnesty Tak Cukup Amankan Fiskal, APBNP Harus Dibongkar

"APBN harus jadi instrumen kredibel, tidak boleh ada persoalan ketidaktepatan belanja, penerimaan, dan itu yang terus jadi perbaikan," tegas Sri Mulyani di Bina Graha, Istana Kepresidenan, Selasa (25/10).

Dari sisi defisit anggaran, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan, pemerintah masih terus berupaya menjaga anggaran agar nominalnya tidak semakin membengkak. Salah satu upayanya adalah dengan menggenjot penerimaan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun non pajak. Dari sisi perpajakan, program pengampunan pajak (tax amnesty) diharapkan berjalan sukses sehingga dapat memperkuat basis data wajib pajak (WP).

"Periode pertama tax amnesty kita selesaikan dan kami tetap fokus ke periode kedua. Penerimaan pajak harus dan perlu ditingkatkan rasionya karena masih kita terendah di regional dan negara-negara middle class. Reformasi perpajakan menjadi sangat penting," jelas Sri Mulyani.

Berdasarkan pencapaian semester I 2016, kata Sri Mulyani, penerimaan pajak masih sangat minim sehingga ada potensi selisih kurang (shortfall) pencapaian target sebesar Rp219 triliun di akhir tahun.

Kendati sudah dibantu tax amnesty, ia tetap berpendapat penerimaan pajak yang sifatnya rutin tetap harus digenjot guna menimialkan shortfall.

Sementara dari sisi belanja negara, Menkeu menekankan pentingnya penghematan anggaran. Namun, efisiensi tersebut jangan sampai menganggu alokasi belanja modal, terutama yang diperuntukan bagi proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah.

"Pengeluaran infrastruktur dua tahun terakhir Rp177,9 triliun, tapi kemudian melonjak menjadi Rp317,1 triliun. Tapi ini bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi selanjutnya, jelasnya.

Meningkatnya pagu belanja infrastruktur, lanjut Sri Mulyani, sumber utamanya antara lain berasal dari pengalihan anggaran subsidi energi yang nilainya secara bertahap terus dikurangi. Akan tetapi, hasil dari pemangkasan subsidi tidak seluruhnya mengalir ke belanja infrastruktur, karena sebagian juga disebar untuk mendukung meningkatkan pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kebijakan dari APBN lebih ditargetkan utnuk menyelesaikan masalah inti kemiskinan dan investasi serta menunjang produktivitas menengah-panjang," imbuh Sri Mulyani.

Kendati dikurangi, ia menekankan, pemerintah masih tetap memberikan subsidi, terutama untuk  pendidikan dan kesehatan.

Tak hanya itu, lanjutnya, sebagian hasil penghematan subdisi juga dijadikan tambahan modal ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tahun ini, pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN sebesar Rp115 triliun.

"Kuartal IV kami berharap ada rebound percepatan belanja pemerintah karena secara musiman kuartal III, korporasi tutup tahun dan melakukan akselerasi belanja. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di angka lima persen," tekan Sri Mulyani. (ags)