“Kenaikan 15 peringkat itu kan kenaikan yang signifikan dari komitmen pemerintah yang ingin melakukan upaya perbaikan,” tutur Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot usai menghadiri acara “Forum Investor China” di kantor pusat BKPM, Rabu (26/10).
Yuliot mengungkapkan, BKPM bertugas untuk mengidentifikasi upaya perbaikan yang perlu dilakukan di tiap indikator penilaian berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Upaya perbaikan itu dikaitkan dengan jumlah prosedur, lama penyelesaian, dan biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan prosedur yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Indonesia kecolongan di tiga indikator lainnya yaitu Proses Perizinan Konstruksi (turun tiga peringkat), Perlindungan terhadap Investor Minoritas (turun satu peringkat), dan Penyelesaian Kasus Pailit (turun dua peringkat).
Ke depan, lanjut Yuliot, BKPM akan terus meningkatkan upaya perbaikan. Misalnya, dengan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan di bawah BKPM.
Selain untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negeri tetangga, upaya itu juga untuk mengejar target peringkat jangka menengah yang belum tercapai.
Sebagai pengingat, awal tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan peringkat EoDB Indonesia terdongkrak dari posisi 109 ke level di bawah 40.
"Kemarin saya (sudah) sampaikan ke Kepala BKPM saya minta rankingnya di bawah 40," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (20/1) lalu.