Banyak Proyek Listrik Mangkrak, Jokowi Minta KPK Turun Tangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terpatas di Istana Negara sore ini, Selasa (1/11) guna membahas perkembangan pelaksanaan proyek pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW) yang mengecewakan.

"Informasi yang saya terima, masih jauh dari yang kita inginkan, dari yang sudah kita rencanakan," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (1/11).

Berdasarkan laporan yang diterima Jokowi, realisasi pembangkit listrik yang sudah beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) sejauh ini baru sekitar 36 persen dari target proporsional program 35 ribu MW untuk tahun ini. Namun secara keseluruhan, hingga 24 Oktober 2016, realisasinya baru 29,4 persen dari target total hingga 2019.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah dan PT PLN (Persero) harus bekerja lebih keras untuk mencapai target tersebut mengingat sudah cukup banyak investor mengngantri untuk terlibat.

"Untuk itu saya ingin mengetahui kendala hambatan apa di lapangan, apakah investornya, perizinannya yang masih berbelit-belit, apakah di pembebasan lahan, apakah di PPA (Power Purchase Agreement)-nya, ataukah di financial close-nya," jelasnya.

Menurutnya, dari sebanyak 71 proyek dari 109 proyek baru masuk dalam tahapan perencaan dan pengadaan. Ia pun meminta semua pelaksanaan proyek dikawal dan diawasi sehingga bisa segera diselesaikan di lapangan jika terjad hambatan.

"Saya juga minta kebijakan untuk membangun proyek ini juga tidak mengabaikan energi baru terbarukan, kita juga ingin memberikan prioritas kepada geotermal, listrik dari sampah, hidro dan mikro hidro karena kita harus mampu memanfaatkan potensi-potensi listrik yang ada," tuturnya.

Terkait ini, Jokowi mengaku telah mekinta laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP) terkait 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak tujuh atau delapan tahun lamanya.

"Kepala BPKP tolong disampaikan bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini, karena dana yang dikeluarkan sudah sangat besar sekali. Saya tolong nanti diberitahukan ke saya totalnya berapa ini karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus," tegasnya.

Apabila  proyek listrik yang mangkrak tidak bisa dilanjutkan, ini Jokowi mengancam akan membawa permasalahan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Karena ini menyangkut uang yang bukan kecil, gede sekali, Rp34 triliun. Pembangkit listrik sampai sekarang saya belum dapat kepastian mengenai ini," tuturnya. (ags)