Chevron Buka Suara Soal Rencana Mogok 400 Pekerja Panas Bumi

Jakarta, CNN Indonesia -- Corporate Communications Manager Chevron IndoAsia Business Unit Prasasti Asandhimitra akhirnya buka suara terkait rencana mogok kerja sekitar 400 karyawan Chevron Geothermal Indonesia (CGI) dan Chevron Geothermal Salak (CGS) pada 14 November 2016.

Prasasti membantah pernyataan Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI) yang menyebut manajemen menutup pintu rapat-rapat ajakan membuat kesepakatan bipartit, atas pembayaran pesangon pekerja sebelum proses divestasi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Salak dan Darajat selesai akhir tahun ini.

“Chevron senantiasa menghormati hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan akan terus bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai persoalan internal perusahaan yang disampaikan oleh SPNCI,” kata Prasasti dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (2/11).

Tidak hanya itu, Prasasti juga memastikan perusahaan asal Amerika Serikat tempatnya bekerja juga tetap memasok informasi yang dibutuhkan pekerja terkait proses divestasi yang tengah berlangsung.

“Chevron selalu berkomitmen untuk tetap menjalankan operasi minyak, gas dan panasbumi yang selamat, efisien dan andal,” katanya tanpa elaborasi.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum SPNCI Indra Kurniawan mengaku belum mendapatkan jawaban yang diinginkan rekan-rekan pekerjanya yang berkeluh kesah di lapangan.

Pilihan Redaksi Meragukan, PLN Ancam Mundur dari Lelang Panas Bumi Chevron Perombakan SKK Migas Tak Lagi jadi Prioritas Pemerintah 14 November, Waspadai Gangguan Listrik Panas Bumi Chevron

“Oleh karena itu, besok rencananya sekitar 50 orang pekerja dari WKP Gunung Salak yang sedang mendapat jatah libur akan turun gunung dan menyambangi lagi kantor pusat Chevron di Senayan, Jakarta. Harapan kami, teman-teman di kantor pusat bisa ikut bergabung menyuarakan aspirasinya,” kata Indra.

Ia menjelaskan, SPNCI akan terus melakukan upaya mencari perhatian dari manajemen perusahaan, pemerintah, sampai enam perusahaan yang tengah menjalani babak final proses lelang panas bumi untuk memahami perselisihan hak yang sedang terjadi di internal Chevron saat ini.

“Manajemen Chevron menilai, proses divestasi tidak mengalami perubahan subjek hukum. Sementara kami berpandangan sebaliknya, kalau kewajiban pembayaran pesangon Chevron dilimpahkan kepada perusahaan pemenang lelang, apa iya mereka mau memenuhi? Karena mereka pasti mau membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) baru dengan kami,” keluhnya. (gen)