Kejar Target Inklusi Keuangan, Pemerintah Bentuk Pokja Khusus

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja) dan sekretariat khusus inklusi keuangan guna memperluas pendalaman pasar keuangan hingga menjangkau 75 persen masyarakat Indonesia pada 2019.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, meski baru dibentuk, Pokja dan sekretariat khusus ini akan menampung dan mengoordinasikan skema percepatan inklusi keuangan dari tiap-tiap Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena banyak K/L sehingga memang intinya membutuhkan sekretaria, harus punya untuk koordinasi yang kuat," ujar Darmin di kantornya, Kamis (3/11).

Tak hanya melibatkan koordinasi antar K/L, Darmin memastikan, Pokja dan sekretariat khusus ini akan berkoordinasi pula dengan pelaku usaha.

"Dirasakan peranan usaha kurang terlihat. Peranan dari dunia usaha, termasuk yang namanya e-commerce (perdagangan elektronik). Itu mendorong lahirnya start up bisnis juga," jelas Darmin.

Namun begitu, kata Darmin, pemerintah masih memetakan skema koordinasi tersebut hingga penciptaan start up bisnis yang dapat memaksimalkan jangkauan inklusi keuangan yang tengah digalakkan pemerintah.

Adapun isu utama yang masih dibahas Darmin dan timnya, yakni persoalan pendanaan. Karenanya, Mantan Gubernur Bank Indonesia itu masih belum mau menjelaskan lebih rinci alur koordinasi Pokja baru tersebut.

Selain membentuk pokja dan sekretariat khusus, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan, percepatan inklusi keuangan juga dikejar pemerintah dengan mempercepat penerbitan sertifikasi lahan yang menjadi kunci utama agar masyarakat mendapat akses ke layanan keuangan atau perbankan.

"Kita mempercepat sertifikasi agar mereka (masyarakat) punya sertifikat sehingga mereka bisa pergi ke bank dan mendapatkan bunga lebih murah.Tanpa sertifikat, mereka terpaksa pergi ke rentenir," ungkap Sofyan pada kesempatan yang sama.

Ia menargetkan mampu menyelesaikan sertifikasi sekitar lima juta persil tanah hingga tahun depan. Saat ini, katanya, pencapaian sertifikasi tanah baru mencapai 40 persen dari target.

Tahapannya, tutur Sofyan, proses sertifikasi tanah diharapkan mampu mencapai 70 persen dari target pada tahun depan. sisanya akan diupayakan bertahap hingga 2025.

Namun begitu, Sofyan mengatakan bahwa saat ini percepatan sertifikat tanah terkendala karena keterbatasan jumlah juru ukur yang hanya sekitar 2 ribu juru ukur.

Untuk itu, Sofyan memastikan, pemerintah akan merangkul sekitar 3 ribu juru swasta yang sebelumnya harus melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan.

Darmin menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan juru ukur ini, pemerintah akan mengejarnya dengan membuka pendidikan vokasional untuk juru ukur.

"Kita akan semakin banyak mengandalkan juru ukur independen, artinya mereka mengembangkan usaha juru ukur tapi pendidikannya harus dikembangkan. Jadi, ATR akan mendorong melalui program pendidikan dan pelatihan vokasional," imbuh Darmin. (ags/gen)