Dorong Laju Ekonomi 6 Persen, BUMN Dipaksa Investasi Rp600 T

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta seluruh perusahaan pelat merah binaannya menambah investasi sebesar Rp600 triliun dalam dua tahun mendatang. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6 persen di 2018.

Rini menyebut, angka pertumbuhan 6 persen itu merupakan permintaan langsung Presiden Joko Widodo di dalam sidang kabinet kemarin, Rabu (2/11). Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia tak bisa lagi mengandalkan belanja pemerintah yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rini mengatakan, Jokowi ingin pertumbuhan didorong oleh investasi. Sebagai Menteri BUMN, ia ditugaskan untuk mengawal investasi-investasi yang bisa dilakukan oleh BUMN agar tercipta pertumbuhan yang diinginkan.

"Kalau dengan APBN saja, pertumbuhan ekonomi tak akan bisa jalan. Kontribusi terbesar ya harus dari investasi. Dan untuk mencapai angka itu, dibutuhkan investasi senilai Rp895 triliun di tahun 2018 dari target investasi BUMN tahun 2016 sebesar Rp285 triliun," ujar Rini, Rabu (3/11).

Lebih lanjut, ia menyebut proyek ketenagalistrikan yang dikerjakan PT PLN (Persero), proyek pembangunan kilang yamg dikerjakan PT Pertamina (Persero), dan proyek jalan tol menjadi motor investasi BUMN. Hal itu, lanjutnya, sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat kedepannya.

Namun, dengan tidak digunakannya APBN sebagai motor pertumbuhan ekonomi, artinya tidak ada lagi suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi BUMN. Tetapi, Rini yakin perusahaan-perusahaan binaannya bisa mencari pendanaan secara mandiri.

"Pertamina punya kas yang cukup kuat, kemudian jalan tol juga masih bisa dicarikan jalan keluarnya. Sedangkan ketenagalistrikan bisa dibantu dari pengembang swasta (Independent Power Producer/IPP), dan bisa realisasi tahun depan karena akan ada banyak financial closing di akhir tahun ini," tegasnya.

Pilihan Redaksi Pemerintah Bentuk Holding BUMN Kapal dan Pertahanan di 2017 Pelindo I dan III Akan Berebut Dana di Bursa Saham Lewat IPO PLN Resmi Mundur dari Lelang Aset Panas Bumi Chevron

Ia melanjutkan, investasi BUMN seharusnya diselaraskan dengan program-program APBN yang bertujuan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal itu, tuturnya, agar sejalan dengan pernyataan Jokowi bahwa BUMN bisa menjadi agen pembangunan.

Namun, investasi yang dimaksud harus tetap efisien dan memperhatikan sasarannya. Atas dasar itu, maka peranan holding BUMN dibutuhkan.

"Holding ini membantu BUMN perkuat permodalan perusahaan-perusahaan di bawahnya, dengan tanpa membebani APBN. Sehingga, BUMN bisa berekspansi dan menambah modal tanpa membuat kepemilikan negara terdilusi," jelasnya.

Sebagai informasi, Kementerian BUMN menargetkan seluruh perusahaan BUMN agar bisa belanja modal sebesar Rp450 triliun di tahun 2017. Angka ini meningkat 57,89 persen dari investasi seluruh 119 BUMN di tahun 2016 sebesar Rp285 triliun.

Sementara itu, dari pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,79 persen, konsumsi masyarakat masih mengambil porsi terbesar dengan angka 55,92 persen. Kontribusi itu diikuti dengan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai 33,19 persen dan ekspor netto sebesar 21,09 persen. (gen)