PLN Resmi Mundur dari Lelang Aset Panas Bumi Chevron

Jakarta, CNN Indonesia -- PT PLN (Persero) memutuskan untuk mundur dari proses lelang aset panas bumi milik Chevron Geothermal Indonesia dan Chevron Geothermal Salak yang berada di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Darajat dan Gunung Salak.

Sampai batas waktu akhir pengajuan penawaran pada 31 Oktober 2016 lalu, PLN tidak juga mengajukan penawaran kepada perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

“Kami tidak jadi mengirimkan penawaran," kata Direktur Perencanaan PLN Nicke Widyawati, Kamis (3/11).

Nicke menuturkan, keputusan manajemen PLN untuk tidak mengajukan tawaran karena penyelenggara lelang tidak memberikan laporan keuangan yang telah diaudit atas kinerja dua WKP tersebut.

Padahal menurut Nicke, perusahaan setrum pelat merah tempatnya bekerja membutuhkan laporan tersebut untuk menilai total aset, serta mengetahui kewajiban Chevron di kedua WKP tersebut.

"Ada syarat yang belum terpenuhi sehingga kami tidak bisa mengajukan proposal. Sebagai BUMN, kami juga diwajibkan mempelajari laporan keuangan yang jelas sebelum akuisisi,” ujar Nicke.

Sehingga, Nicke membantah jika mundurnya PLN dari proses lelang dua WKP yang diperkirakan bernilai US$3 miliar disebabkan masalah keuangan. Namun, karena perusahaan harus memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Mundurnya Chevron dari persaingan memperebutkan dua WKP penghasil listrik 647 Megawatt ke sistem distribusi Jawa - Bali, menjadikan kompetisi final hanya diikuti oleh lima perusahaan. Mereka adalah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Medco Power, PT Star Energy serta dua perusahaan asal Jepang, Mitsui dan Marubeni.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengkritik rencana PLN merambah lini bisnis tenaga panas bumi di tengah belum rampungnya masalah utama di distribusi ketenagalistrikan. Ia mengutarakan, PLN seharusnya fokus dulu membangun transmisi tenaga listrik demi menuju distribusi yang merata.

Saat ini, lanjut Jonan, rasio elektrifikasi Indonesia memang sudah mencapai 88,3 persen. Namun, pemerataannya terbilang masih kurang. Ia memberi contoh rasio cakupan (coverage ratio) listrik di Papua yang hanya sebesar 50 persen.

Pilihan Redaksi Banyak Proyek Listrik Mangkrak, Jokowi Minta KPK Turun Tangan 14 November, Waspadai Gangguan Listrik Panas Bumi Chevron Chevron Buka Suara Soal Rencana Mogok 400 Pekerja Panas Bumi Medco Energi Rampungkan Akuisisi 50% Saham Newmont

Pasalnya, rasio elektrifikasi hanya mengkalkulasi konsumsi listik rumah tangga, namun tak menghitung fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdapat di wilayah bersangkutan.

"Kami tak hanya ingin angka elektrifikasi yang besar, namun cakupan listriknya harus merata. Sekarang PLN malah mau merambah bisnis ke panas bumi, kami minta ya fokus saja sama apa yang belum dibangun, misalnya transmisi. Kalau tidak ada transmisi kan bahaya, ini harus jadi dulu," jelas Jonan di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (27/10) lalu.

Lebih lanjut, ia memahami bahwa masuknya PLN ke bisnis panas bumi untuk menciptakan kondisi listrik yang lebih efisien. Namun, ia khawatir jika fokus PLN malah terpecah-pecah.

"Kalau memang PLN bisa (bangun trasmisi), ya laksanakan. Kalau tidak bisa ya gunakan swasta. Saya minta, hal prioritas seperti ini sebisa mungkin jangan gunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," terang Jonan. (gen)