Jusuf Kalla menyatakan, penawaran tersebut dilakukan juga karena dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur tak cukup ditanggung oleh pemerintah sendiri. Dengan demikian, dibutuhkan peran swasta untuk membantu pemerintah menyelesaikan proyek infrastruktur. Peran swasta ini salah satunya bisa dilakukan dengan skema public private partnership.
"Ini sebenarnya yang dibicarakan tiap tahun. Capek juga. Tapi ada masalah di pemerintah dan dunia usaha. Jadi karena ada masalah, penting untuk bertemu mencari solusi yang baik," terang dia, Selasa (8/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan melakukan penawaran berbagai proyek tersebut, pemerintah berharap hanya tinggal membangun proyek yang dinilai tak menguntungkan bagi dunia usaha misalnya pelabuhan yang jauh dari pusat ekonomi dan jalan yang berada di wilayah pedalaman.
Ia menilai, dengan pembangunan infrastruktur, perekonomian suatu negara tentu akan lebih maju. Tak heran, jika Indonesia terus menggalakkan pembangunan infrastrukturnya, terutama dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.
Indonesia, lanjutnya, tak pernah berpuas diri dalam memiliki infrastruktur yang dimiliki. Misalnya, kecepatan kereta api 100 kilometer (km) per jam semula dirasa cukup, tapi nyatanya kini kecepatan kereta api diperlukan hingga 300 km per jam. Selain itu, pembangunan jalan tol yang masih terus digalakkan. Padahal, dulu jalan tol tak dibutuhkan.
"Infrastruktur itu sesuatu yang terus-menerus. Dulu enggak butuh jalan tol, beberapa tahun kemudian enggak puas kalau bukan jalan tol. Tapi itu kan dinamis. Lalu kereta api tadinya cukup 100 km per jam sekarang maunya 300 km per jam," ungkap Jusuf Kalla.
"Pembangunan infrastruktur ini tahun 1950 dan 1960 usaha infrastruktur jadi pekerjaan umum tapi sekarang makin banyak infrastruktur menjadi industri. Itulah kenapa pemerintah membagi bisnis ini ke dunia usaha," papar Jusuf Kalla. (gir/gen)