"Kami meminta kepada pemerintah agar ada insentif, terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga beberapa insentif lainnya," ujar Direktur Utama PT Freeport Clement dalam diskusi bersama Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Rabu (9/11).
Clement mengungkapkan, permintaan insentif ini sepatutnya dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Soalnya, industri minerba memberikan sumbangan investasi dengan nilai yang besar, sehingga pemberian insentif tak akan merugikan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal ini, Robert, Kasubbid PPh Industri Ekstraktif Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu menuturkan, pemberian tax holiday tak mudah dikabulkan oleh pemerintah.
"Pemberian tax holiday untuk industri yang sektor hilirnya terintegrasi, misalnya, bangun industri di suatu kawasan, mereka satu jalur semua. Nanti diberikan nilai tambah untuk mereka," jelas Robert.
Namun begitu, Robert justru mengklaim bahwa tax allowance lebih menguntungkan bagi industri sekaligus lebih mudah diberikan pemerintah.
Pasalnya, tax allowance tak hanya memberikan izin investasi hingga 30 persen yang turut mendorong berkurangnya pajak, tetapi juga memberi perpanjangan kompensasi kerugian dari lima tahun menjadi 10 tahun.
Robert juga menambahkan bahwa tax allowance lebih memberikan kepastian kepada industri. Namun, bila industri telah memberikan peta integrasi, bukan tidak mungkin pemerintah mempertimbangkan pemberian tax holiday. (bir)