Pemerintah Tinggal Cari Rp5 Triliun Buat Belanja APBNP 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyatakan bakal melelang obligasi negara senilai Rp5 triliun untuk menutupi kebutuhan pembiayaan tahun ini.

Itu pun dengan catatan, hingga akhir tahun defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) hanya sebesar 2,7 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sesuai dengan perkiraan pemerintah.

Melihat tinggal sedikitnya jumlah duit yang perlu dicari untuk memenuhi dompet belanja negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Robert Pakpahan mengaku tak terlalu khawatir dengan gejolak pasar yang terjadi belakangan ini. Terutama setelah kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45.

"Saya ingin meyakinkan market, untuk 2016, dengan target defisit 2,7 persen PDB maka sisa financing itu tinggal Rp5 triliun. Nothing to worry, " tutur Robert saat ditemui di Gedung Djuanda I Kemenkeu, kemarin malam.

Robert mengungkapkan, per 9 November 2016, pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp645,65 triliun atau 98,7 persen dari perkiraan kebutuhan tahun ini Rp654,36 triliun.

Pilihan Redaksi Target SBN Rp596 T, Global Bond Diagendakan Terbit Januari Likuiditas Ketat, Rilis Obligasi Ritel Tak Capai Target Akhir Tahun, Pemerintah Ijon Obligasi Negara Rp40 Triliun

"Tapi kebutuhan penerbitan sebesar Rp654,36 triliun itu bisa berkurang karena manajemen kas yang baik," ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan itu pemerintah bakal menggelar satu kali lelang lagi.

Selain menggelar lelang untuk pembiayaan tahun ini, pemerintah juga berencana menerbitkan obligasi negara untuk pembiayaan awal tahun depan (prefunding). Ditaksir Robert, nilai kebutuhan prefunding tak lebih dari Rp40 triliun.

"Kami mempertimbangkan pasar global dan domestik. Dua-duanya tidak ada yang diprioritaskan," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Robert, juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk melihat kondisi likuiditas di pasar.