Bersiap 2017, Pemerintah Akan Tarik Utang Lebih Cepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah kembali mempertimbangkan rencana pencarian utang lebih awal dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk kebutuhan pembiayaan di awal tahun depan atau prefunding yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp40 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyebutkan, alasan pertimbangan ini karena pemerintah tengah melihat keadaan pasar global maupun domestik.

"Kemarin sudah diumumkan, tapi perlu melihat keperluan manajemen investasi dan aset-aset penting (milik pemerintah) serta memperhatikan pasar dunia dan domestik," ungkap Robert di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/11).

Soal keadaan pasar, menurut Robert, pertimbangannya tak melulu berasal dari gejolak ekonomi maupun politik yang diberikan oleh Amerika Serikat.

Namun, angin kencang dari Negeri Paman Sam tengah berhembus ke seluruh dunia, mulai dari imbas kemenangan Donald Trump dari Partai Republik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) AS ke-45 sampai rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) di akhir tahun.

Kendati begitu, Robert mengatakan semua aspek yang mempengaruhi pasar dunia dan domestik secara umum turut dipertimbangkan pemerintah untuk melepas utang. Sebab, poin pentingnya, lanjut Robert, adalah pasar yang kondusif.

"Jadi, kita fleksibel saja. Kalau pasar kondusif, yang mana saja kita launch untuk prefunding. Tapi kalau pasar tidak bagus, kita juga tidak ngotot-ngotot amat. Pemerintah masih banyak alternatif kok," jelas Robert.

Pilihan Redaksi Akhir Tahun, Pemerintah Ijon Obligasi Negara Rp40 Triliun Rilis Surat Utang, Chandra Asri Jaminkan Mesin dan Tanah Pemerintah Tinggal Cari Rp5 Triliun Buat Belanja APBNP 2016

Sementara dari sisi fundamental ekonomi Indonesia, Robert memastikan, hal ini tak membuat pemerintah banyak pertimbangan. Sebab, fundamental ekonomi Indonesia, diyakini masih kuat.

"Pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen, inflasi rendah, kurs juga sudah bagus lagi. Jadi, secara fundamental ekonomi seharusnya tidak ada warning sih," imbuh Robert.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal penerbitan SBN untuk mengantisipasi kekurangan kas negara pada bulan Januari 2017 yang diprediksi mencapai Rp116 triliun. (gir)