Indonesia Ajak Vietnam Setop Perang Upah Buruh

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut Pemerintah Indonesia mengajak Vietnam untuk menghentikan perang upah buruh rendah.

Menurut Airlangga, sudah saatnya kedua negara membuat kesepakatan bersama untuk penetapan upah buruh sehingga tidak merugikan potensi investasi yang masuk ke dua negara tersebut.

“Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusulkan kerja sama dengan Pemerintah Vietnam tentang adanya platform bersama untuk penetapan upah sektoral industri sehingga Indonesia dan Vietnam tidak terus-terusan diadu oleh investor,” kata Airlangga saat mendampingi JK menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik 2016 (KTT APEC) di Lima, Peru, dikutip Senin (21/11).

Usulan JK, menurut Airlangga disampaikan langsung kepada Presiden Vietnam Tran Dai Quang.

Dari pertemuan bilateral tersebut, JK mengharapkan kedua negara akan berbagi pengalaman dengan negara-negara lain seperti di kawasan ASEAN untuk membuat sistem dalam menentukan standar upah minimum regional.

Apalagi menurutnya, saat ini Indonesia dan Vietnam merupakan dua negara incaran para investor untuk membangun industri di kawasan ASEAN.

Politisi Partai Golkar tersebut mengakui, selama ini banyak investor yang kerap membandingkan tingkat upah buruh di Indonesia dan Vietnam.

"Minimum salary di Indonesia dan Vietnam selalu diadu mana yang lebih rendah. Dengan adanya kesamaan upah minimum sektoral, maka tentunya akan menciptakan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik sesuai dengan salah satu tema APEC saat ini, yaitu terkait dengan human development," paparnya.

Pilihan Redaksi Ekonomi Tumbuh Stagnan, Belanja Pemerintah Perlu Akselerasi Tambah Jumlah Peserta, BPJS Ketenagakerjaan Gaet CT Corpora Ribuan Buruh Gelar Aksi Demo Tuntut Kenaikan Upah

Airlangga juga mengungkapkan, industri tertentu seperti sektor padat karya selalu membedakan selisih upah pekerja tanpa memperhitungkan harga barang pada konsumen akhir terutama di pasar global.

“Sehingga di tengah itu ada yang memanfaatkan, Nah, itu yang ingin dicegah,” ujarnya.

Presiden Quang sendiri merespons dengan baik usulan JK dan menyatakan bakal segera menindaklanjuti. (gen)