Kelompok Tani Dorong Pemerintah Bentuk Badan Pangan Nasional

Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok tani mendorong pemerintah segera membentuk badan pangan nasional guna mengawal peta jalan swasembada jagung hingga tahun 2045 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir.

"Undang-undang tentang pangan harusnya melahirkan badan pangan nasional, namun hingga sekarang belum terbentuk," ujarnya, seperti dilansir Antara, Senin (21/11) malam.

Menurut Winarno, Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak bisa membentuk badan pangan lantaran Bulog sendiri merupakan bentukan dari Peraturan Presiden (Perpres) bukan undang-undang.

Pilihan Redaksi Dua Tahun Jokowi dan Peliknya Stabilisasi Harga Pangan Menteri Enggar Akui Target Swasembada Pangan Belum Tercapai Menko Darmin Nasution Punya 1.001 Alasan Ekonomi RI Masih Oke

Padahal, untuk mewujudkan Indonesia menjadi eksportir nomor tujuh dunia dalam produksi jagung, aturan serta pengawasan tersebut diperlukan. Selain itu, juga harus ada jaminan harga untuk petani jagung dan penerapan good agriculture practice.

Pembiayaan usaha tani dan perkebunan jagung juga diperlukan guna menjadikan peta jalan produksi jagung tercapai targetnya. Selanjutnya, pengendalian impor harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Infrastruktur juga faktor yang paling vital, seperti irigasi lahan kering (sumur bor, pompa, embung irigasi air tanah). Kemudian tol laut, utamanya pelabuhan. Konektivitas di daerah sentra produksi juga penting guna melancarkan distribusi. Tidak kalah penting adalah dryer dan silo (tempat penyimpanan bahan curah).

Hal tersebut akan lebih mudah ditingkatkan efisiensinya apabila didukung dengan sistem distribusi yang mencukupi salah satunya tol laut. Transportasi dengan menggunakan tol laut bisa menghemat biaya distribusi bahan makanan pokok sebesar lebih dari 50 persen.

Namun, ia mengingatkan, hal tersebut bisa terjadi jika infrastruktur sudah memadai, seperti pelayanan yang mudah serta baik di pelabuhan daerah.

Winarno menyarankan, pemerintah melahirkan Perpres yang mengatur tentang regulasi produksi jagung atau pangan lainnya. Sehingga, ketika harga jagung jatuh, maka pemerintah harus beli lewat Bulog. Jadi, stabilitas harga mudah dikendalikan.

Saran lainnya, yaitu dibentuknya pola kemitraan antara pemangku kepentingan produksi jagung, sehingga petani cukup fokus pada produksi serta perawatan kualitas tanaman. Petani juga tidak perlu memusingkan urusan kredit modal, bibit bagus, calon pembeli, dan perlengkapan lainnya. Karena semua hal tersebut sudah diatur oleh mitra lainnya. (bir)