Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Loto Srinaita Ginting mengungkapkan, pemerintah masih memperhatikan kondisi pasar sebelum mengumumkan besaran target indikatif.
Berdasarkan pengamatannya, pelaku pasar berada di fase wait and see perkembangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain untuk pembiayaan tahun ini, besar kemungkinan sebagian hasil lelang untuk pembiayaan anggaran awal tahun depan (prefunding).
"Kalau misalnya, nanti dianggap permintaan dari lelang kuat, Rp6,2 triliun untuk pemenuhan pembiayaan tahun ini dan sisanya kami koordinasikan. Seharusnya, bisa sih sisa lelang dicatatkan sebagai bagian dari prefunding," jelas Loto.
Hingga saat ini, lanjut dia, pemerintah masih membuka opsi untuk menyerap prefunding dari pasar domestik maupun global. Diperkirakan, total kebutuhan prefunding untuk membiayai anggaran tahun depan sebesar Rp40 triliun.
Tahun lalu, strategi prefunding dilakukan pemerintah dengan menerbitkan SBN sekitar Rp63,5 triliun yang atas penerbitan surat utang negara (SUN) valas senilai US$3,5 miliar (sekitar Rp48,5 triliun) dan penawaran terbatas (private placement) senilai Rp15 triliun. (bir)