Pemerintah Cari Utang Rp358,2 Triliun di Semester I 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai memasang strategi untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 mendatang. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) tengah menyiapkan strategi penarikan pendanaan awal tahun (front loading) sebesar Rp358,2 triliun atau 60 persen dari target bruto penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun depan sebesar Rp597,035 triliun.

"Front loading tetap dilakukan, 60 persen porsinya, sangat mirip dengan 2016. Meskipun tahun lalu itu lebih agresif karena sampai 70 persen," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan, Kamis (24/11).

Lebih rinci, Robert memaparkan pembiayaan melalui utang ditargetkan sebesar Rp384,69 triliun yang terdiri dari SBN neto sebesar Rp399,9 triliun dan pinjaman neto sebesar minus Rp15,30 triliun. Penerbitan yang sebesar Rp399,9 triliun atau secara bruto mencapai Rp597,035 triliun akan dilakukan melalui penerbitan di pasar domestik dan internasional.

Penerbitan SBN yang akan dilakukan dalam denominasi valuta asing di pasar internasional, direncanakan maksimum sebesar Rp149,25 triliun atau 25 persen dari target bruto penerbitan SBN.

Meski dampaknya diklaim tidak terlalu besar, namun potensi volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) masih harus membuat pemerintah berhati-hati menentukan waktu yang tepat untuk menerbitkan obligasi negara tahun depan.

Pilihan Redaksi Akhir Tahun, Pemerintah Ijon Obligasi Negara Rp40 Triliun Pemerintah Tinggal Cari Rp5 Triliun Buat Belanja APBNP 2016 Bersiap 2017, Pemerintah Akan Tarik Utang Lebih Cepat

"Di 2017 sensitivitas pelemahan 100 rupiah terhadap dolar AS hanya akan meningkatkan pembiayaan sebesar US$100 miliar, namun dari segi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kita akan naik karena minyak, jadi dampaknya tiidak begitu besar," katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, di samping menerbitkan surat utang, pemerintah juga akan fokus menggenjot penerimaan pajak.

Ia mengungkapkan pertumbuhan target penerimaan pajak tahun depan sebesar 13,5 persen cukup beralasan mengingat potensi penerimaan pajak masih besar karena tax ratio Indonesia masih rendah dibanding negara lain.

"Pemerintah fokus pada penerimaan pajak, bukan hanya melalui amnesti pajak, melainkan juga dari kegiatan ekonomi rutin," kata Suahasil. (gen)