Jokowi Minta Pengusaha Properti Tak 'Pusing' Urusi Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggota Real Estate Indonesia (REI) agar tak terpengaruh dengan kondisi politik yang tengah memanas belakangan ini, dan berfokus untuk mengejar kekurangan unit rumah terhadap jumlah masyarakat (backlog).

Ia bercerita, topik pembicaraan bersama dengan beberapa pengusaha belakangan ini bukanlah mengenai ekonomi, melainkan soal politik Indonesia saat ini, khususnya mengenai pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan diadakan tahun depan.

"Memang belakangan ini sebetulnya bukan mendadak, politik kita tensinya agak sedikit naik. Tapi bukan apa-apa ya, karena memang wajar setiap saat menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) baik gubernur atau walikota selalu seperti ini. Tapi memang ini agak istimewa terutama karena pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta," ungkap Jokowi, Selasa (29/11).

Dengan kondisi ini, terang Jokowi, banyak rumor atau gosip yang tak tidak bisa dipastikan kebenarannya beredar di media sosial. Jokowi meminta REI untuk tak terpengaruh dan terus fokus memperjuangkan kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia.

Tak hanya memperjuangkan, Jokowi pun meminta REI memastikan kepemilikan rumah bagi setiap warga.

"Untuk kita semua yang ada di sini terutama seluruh anggota REI marilah kita bekerja saja. Fokus bangun rumah perjuangakan untuk rakyat dan pastikan setiap rakyat nantinya memiliki tempat tinggal yang layak," tegas Jokowi.

Jokowi sendiri mendapat data jumlah kebutuhan rumah di Indonesia saat ini sebanyak 11,8 juta unit. Angka tersebut dinilainya masih sangat tinggi. Namun, ia yakin dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal III yang masih berada pada posisi 5,02 persen, sektor properti masih akan terus tumbuh.

Pilihan Redaksi IPO, Forza Land Incar Dana Rp109,37 Miliar Di Depan Pelaku Ekonomi, Jokowi Ungkap 'Diplomasi Naik Kuda' Jokowi 'Ge'er' Amerika Tiru Program Tax Amnesty Indonesia

"Saya tadi menanyakan pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), backlog ada berapa, ternyata masih 11,8 juta rumah. Angka sangat besar sekali. Pada 2015 angkanya sudah dikejar kurang lebih 690 ribu. Jadi ini harus benar-benar kita kejar agar angkanya ketutup. Ekonomi kita sudah cukup kuat untuk mengembangkan sektor properti," jelas dia.

Ia juga berharap kepada pengembang perumahan untuk lebih mengedepankan pembangunan rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendukung program satu juta rumah pemerintah. Sehingga, pembangunan perumahan yang bertujuan untuk investasi atau untuk kelas menengah ke atas sebaiknya tidak didahulukan.

"Supaya didahulukan dulu rumah untuk MBR, bukan yang untuk investasi misal untuk rumah kedua ketiga. MBR dulu," tegas Jokowi. (gir/gen)