Sri Mulyani: Desember, Partisipasi Tax Amnesty Akan Meningkat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak risau dengan masih sepinya permintaan layanan pengampunan pajak di kantor-kantor pelayanan pajak pratama (KPP) pada periode II yang mulai esok (1/12) tinggal menyisakan satu bulan lagi.

Ia justru meminta para pemimpin KPP di seluruh Indonesia, menyiapkan personilnya untuk menghadapi lonjakan permohonan amnesti pajak di akhir tahun, seiring dengan berakhirnya periode II amnesti pajak.

"Seperti yang terjadi pada tahap pertama, biasanya akan meningkat pada bulan-bulan terakhir dari setiap periode. Di mana, minat masyarakat maupun kebutuhan untuk partisipasi meningkat," kata Sri Mulyani, dikutip dari Detikfinance, Rabu (30/11).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia percaya diri menyebut sejumlah indikator yang diyakininya bakal meningkatkan perolehan amnesti pajak pada Desember nanti.

"Karena Desember itu bulan yang pendek, akibat banyak sekali hari libur. Kami sudah datang ke berbagai kelompok-kelompok profesi dan pelaku-pelaku ekonomi potensial. Mereka bilang akan ikut tax amnesty sepanjang Desember," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Unit Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) mengaku kecewa dengan pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) terkait amnesti pajak.

Pilihan Redaksi OJK: 90 Persen Dana Repatriasi Mengendap di Bank DJP Klaim 120 Ribu UMKM Memohon Pengampunan Pajak Fiskus Minim, Ditjen Pajak Minta UMKM Aktif Ikut Tax Amnesty

Pasalnya, meski Sri Mulyani sampai atasannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pengusaha UMKM bisa lebih aktif ikut amnesti di periode II, sampai saat ini hanya sedikit yang sudah ikut program tersebut.

"Itu karena sosialisasi masih minim sementara itu DJP sosialisasi sendiri tanpa melibatkan kita. Padahal kita ini 'Bapak-nya UMKM'," ujar Ketua Akumindo Ikhsan Ingratubun.

Imbasnya, lanjut Ikhsan, masih banyak UMKM yang tak mengerti tata cara dan prosedur mengikuti tax amnesty. Belum lagi, kesulitan yang dirasakan UMKM semakin berat ketika UMKM harus menyewa konsultan pajak yang memerlukan biaya tak sedikit.

Oleh karena itu, Ikhsan meminta agar DJP tak jalan sendiri bila ingin UMKM berkontribusi terhadap pencapaian target tax amnesty. (gen)