Untuk itu, Sri Mulyani menandaskan pemerintah perlu memiliki dan menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 secara efektif. Beruntung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun APBN 2017 dalam kondisi perekonomian yang tidak jauh berbeda dengan yang terjadi saat ini.
"Mulai dari kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS), terpilihnya Presiden AS Donald Trump, maupun kebijakan ekonomi moneter negara-negara maju dan kondisi perekonomian China,” kata Sri Mulyani, saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 di Istana Negara, Rabu (7/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini dilaksanakan untuk menjaga kredibiltas instrumen fiskal dengan menjaga dan memperkuat pondasi ekonomi Indonesia agar tidak mudah terguncang," ujarnya.
"Penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu daerah untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam menyediakan pelayanan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," jelas Sri Mulyani.
Ia menyebutkan jumlah daerah penerima DID pada 2017 meningkat dibanding 2016 yaitu dari 271 daerah menjadi 317 daerah.
"Alokasi tertinggi penerima DID juga meningkat dari Rp45 miliar menjadi Rp65 miliar," kata Sri Mulyani. (gen)