"Saat ini sedang jalan proses administrasi, mungkin di kuartal pertama akan terselesaikan," ungkap Rini, Senin (19/12).
Rini menjelaskan, mulanya instansinya berkukuh untuk menyelesaikan pembentukan beberapa holding BUMN di akhir tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih proses administrasi, dokumentasi. Tapi administrasinya cukup banyak ternyata," imbuh Rini.
Setelah dua holding tersebut terbentuk, kementerian BUMN akan mengejar pembentukan holding sektor perumahan dan sektor pembiayaan.
Sebagai informasi, untuk holding migas, PT Pertamina (Persero) akan didapuk sebagai pimpinan holding BUMN sektor migas dan membawahi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Sementara untuk holding pertambangan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum akan menjadi pimpinan holding, membawahi PT Timah (Persero), PT Bukit Asam (Persero), dan PT Aneka Tambang (Persero).
Kemudian, untuk holding perumahan, Perusahaan Umum Perumnas akan bersinergi dengan PT Pengembangan Perumahan Tbk, PT Nindya Karya (Persero), dan PT Virama Karya (Persero).
Sedangkan, untuk holding pembiayaan, PT Danareksa (Persero) yang akan menjadi pimpinan holding.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, setidaknya di Februari 2017, urusan administrasi pembentukan holding migas dan pertambangan akan usai dibenahi.
"Target kita sampai Februari, tidak tahun ini karena melihat yang penting dulu, yakni pertambangan dan migas (yang didahulukan)," kata Gatot pada kesempatan yang sama.
Adapun Gatot menyebutkan, saat ini pembahasan administrasi masih berlangsung sekaligus menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara di Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Adapun soal administrasi holding BUMN ini, juga masih dikonsultasikan kementerian BUMN dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sedangkan untuk holding BUMN sektor pembiayaan, masih dikonsultasikan kementerian BUMN dengan konsultan yang ditunjuk, yakni PricewaterhouseCoopers (PWC) Indonesia, sekaligus Bank Indonesia (BI). (gen)