Ketua Umum Apersi versi Munas Jakarta Anton Santoso mengatakan, ada dua hal yang menyebabkan pembangunan rumah murah tak mencapai target tahun ini.
Pertama adalah Penandatanganan Kerjasama Operasional (PKO) dengan perbankan penyalur kredit, yang baru dilakukan pada Januari 2016. Padahal seharusnya, PKO dilaksanakan maksimal Desember 2015 agar akad rumah murah bisa dilakukan di awal tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap ada kebijakan, itu menahan kemajuan pembangunan rumah murah. Untung kemarin aturan Menteri Nomor 21 sudah diganti di pertengahan tahun, sehingga kami bisa mencapai target 40 ribu unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga akhir tahun ini," tutur Anton, Rabu (28/12).
Kendati demikian, target tahun depan diharapkan bisa meningkat setelah Apersi, yang saat ini terpecah menjadi tiga kubu, akan melakukan rekonsiliasi nasional dalam waktu dekat. Jika rekonsiliasi berhasil, maka jumlah anggota Apersi akan menjadi lebih besar. Sehingga, target rumah yang bisa dibangun Apersi bisa meningkat dari 70 ribu rumah menjadi 150 ribu rumah di tahun depan.
"Kami melihat sudah saatnya Apersi menjadi satu kembali sehingga lebih besar dan kuat. Sehingga lebih banyak rumah MBR yang akan dibangun oleh Apersi. Dan kami bisa lebih besar lagi berkontribusi menyukseskan program 1 juta rumah," jelasnya.
Di samping itu, ia juga yakin bisnis rumah murah masih prospektif karena masih ada backlog sebanyak 11,4 juta rumah di tahun 2017. Maka dari itu, tak heran jika kini banyak pengembang properti besar ikut terjun ke dalam bisnis ini.
"Memang sangat prospektif sekali bisnis rumah murah, sampai-sampai pengembang besar juga ikut terjun di dalamnya kan. Kini tergantung kesiapannya pemerintah saja," ujarnya.
Bunga Kredit
Namun, ia tetap berharap pemerintah mau memberikan regulasi yang meringankan bunga kredit konstruksi. Pasalnya, ia menganggap bunga yang diberikan perbankan saat ini terlampau tinggi, yaitu 12 hingga 13 persen. Menurut Anton, bunga kredit konstruksi yang ideal dari perbankan seharusnya berada di kisaran 8 persen, sesuai dengan modal yang dimiliki pengembang rumah murah.
"Sekarang banyak bank yang terjun untuk kredit FLPP, tapi belum berani terjun di dalam kredit konstruksinya. Kami harapkan perbankan lebih pro juga untuk pengembang MBR," pungkas Anton.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pembangunan rumah MBR sebanyak 700 ribu unit di tahun 2016. Sebanyak 113.422 unit dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sementara sisa 568.578 unit akan dibantu pengembang swasta. (gen)