Pemprov DKI Suntik Rp20 Miliar untuk Operasional Pulo Gebang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merogoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp20 miliar untuk biaya pemeliharaan Terminal Bus Terpadu Sentra Timur Pulo Gebang yang baru saja diresmikan pada hari ini, Rabu (28/12).

Kepala Dinas Perhubungan dan Transporasi (Dishubtrans) Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, Pemprov menargetkan kucuran dana pemeliharaan Terminal Pulo Gebang hanya dikeluarkan pada tahun pertama sejak terminal dioperasikan, yakni sepanjang tahun 2017 saja.

"Biaya pemeliharaan sepanjang 2017 sudah dianggarkan (dari APBD). Nanti baru bebas di tahun 2018," ungkap Andri di Terminal Pulo Gebang, Rabu (28/12).

Berdasarkan perhitungannya, setiap bulan dibutuhkan biaya pemeliharaan terminal sekitar Rp2 miliar. Namun, secara tahunan biaya ini dapat dipangkas menjadi Rp20 miliar per tahun.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta menargetkan dapat memperoleh sekitar Rp25 miliar di tahun depan untuk menggantikan anggaran pemeliharaan tersebut. Sehingga Pemprov DKI Jakarta masih mendapat tambahan kas daerah sebesar Rp5 miliar dari pengoperasian Terminal Pulo Gebang di 2017.

Andri merinci, target Rp25 miliar tersebut dibidik dari penerimaan penyewaan 150 kios usaha yang ada di Terminal Pulo Gebang. Namun, Andri belum merinci pasti berapa nilai bidikan dari penyewaan kios tersebut meski diakuinya penyewaan ini menopang sebagian besar target pendapatan.

Ceruk pendapatan lain, lanjut Andri, berasal dari penyewaan fasilitas iklan berbentuk videotron yang ditargetkan sekitar Rp5 miliar per tahun. Kemudian, masih ada pungutan biaya parkir atau retribusi yang disebutnya tak kalah besar.

"Dari videotron ini nanti kita bisa pasang skema pemasangan iklan berdasarkan jam sibuk dan jam tidak sibuk. Jadi, kalau semua media datang ke kita ya bisa kita ambil semua sesuai pesanan jam tayang," jelas Andri.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengestimasikan waktu kurang dari 20 tahun untuk membalikkan anggaran pembangunan Terminal Pulo Gebang yang memiliki nilai proyek mencapai Rp450 miliar.

Soni memastikan, dengan pengoperasian Terminal Pulo Gebang yang sepenuhnya dipegang secara sistematis oleh Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan penerimaan daerah yang selama ini bocor di terminal sementara atau bayangan.

"Pertama, fasilitas jadi terpakai. Kedua, peluang ekonomi jadi besar saat terminal bayangan dihapuskan karena selama ini hanya dikuasai sekelompok orang saja," ucap Soni pada kesempatan yang sama.

Bentuk BLUD

Untuk memaksimalkan kinerja pengoperasian Terminal Pulo Gebang, Pemprov DKI Jakarta akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus untuk mengelola Terminal Pulo Gebang.

"Kita bentuk BLUD yang profesional untuk kelola Terminal Pulo Gebang ini. Bahkan kita yakin nantinya pendapatan bisa dua kali lipat di tahun-tahun berikutnya," kata Soni.

Kehadiran BLUD diharapkan dapat menjamin sekaligus mengamankan target-target pendapatan dari pengoperasian Terminal Pulo Gebang.

Selain itu, BLUD yang profesional juga dimaksudkan untuk mencegah terlalu banyak kepentingan yang mempengaruhi pengoperasian Terminal Pulo Gebang, termasuk memberantas calo, preman, dan pungutan liar (pungli).

Pilihan Redaksi Venue Berkuda Asian Games Dibangun Mulai 2017 Mengintip Pulo Gebang, Terminal Bus Termegah se-ASEAN Pulo Gebang jadi Andalan Menhub Tebas Macet dan Pungli

Percepatan E-Ticketing

Untuk Terminal Pulo Gebang, Pemprov DKI Jakarta akan fokus menerapkan layanan pemesanan tiket secara elektronik atau e-ticketing.

Selain untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada para penumpang dalam memesan tiket perjalanan, e-ticketing akan meminimalisir pergerakan calo, preman, dan pungli.

Adapun penerapan e-ticketing dipastikan akan segera rampung dan efektif diterapkan dalam beberapa bulan.

"Saat ini sedang kita jajaki e-ticketing dengan PT Kereta Api Indonesia, kita akan samakan dengan sistem mereka. Sebenarnya sudah siap tapi baru untuk Terminal Tirtonadi di Solo," terang Andri.

Tak hanya bekerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Andri juga menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng penuh para Organisasi Angkutan Daerah (Organda) untuk membentuk sistem e-ticketing tersebut. (gen)