Jonan Kesulitan Distribusikan Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri ESDM Ignasius Jonan berpendapat, memastikan subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran merupakan hal sulit. Hal itu disampaikannya menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam ratas tadi.

Jokowi mengatakan, berdasarkan data yang dipegang, sebanyak 65 persen gas bersubsidi diterima oleh masyarakat mampu. Padahal, seharusnya subsidi elpiji 3 kg hanya dinikmati rakyat kecil dan kurang mampu.

"Saya tidak tahu angkanya. Tapi menurut saya, kalau itu barangnya sama, dijual di pasar, anda boleh beli, ini enggak boleh beli kan tidak mudah, itu saja," kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/1).

Dalam rapat, Jokowi meminta pemberian subsidi ini nantinya terintegrasi dengan Kartu Keluarga Sejahtera. Program ini sudah berjalan sejak tahun lalu. Namun, Jonan berkata, hal itu belum menjadi keputusan rapat sore ini.

"Mestinya semua bisa beli, tapi yang enggak mampu apakah dikasih subsidi langsung, gitu loh misalnya, tapi belum diputuskan," tutur mantan Menteri Perhubungan ini.

Evaluasi Subsidi Listrik

Selain elpiji, Jokowi juga menuturkan, penyaluran subsidi listrik tak tepat sasaran. Keluarga mampu masih menikmati listrik 900 VA. Kepala PLN Sofyan Basir mengatakan, jajarannya telah mengevaluasi hal itu sejak delapan bulan lalu.

Pilihan Redaksi Selasa, Aturan Minerba Baru Jonan Bakal Digugat ke MA Polisi Tangkap Waketum PPP Soal Dugaan Pemalsuan Dokumen Tahun Berganti, Jokowi Masih Temukan Subsidi Salah Sasaran

Evaluasi dilakukan sejak mengetahui jumlah penerima subsidi jauh lebih banyak dari data yang diberikan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

TNP2K mencatat kepala keluarga miskin di Indonesia sebanyak 15,7 juta. Sementara itu, PLN selama ini mensubsidi 46 juta kepala keluarga.

"Berarti kan salah. Jauh dari kebijakan pemerintah, kami takut salah," kata Sofyan.

Ia mengatakan telah menyewa puluhan ribu orang untuk mensurvei keadaan. Hal itu dilakukan demi memperbaiki kesalahan penyaluran subsidi selama ini.

"Jangan sampai kami disalahkan BPKP merugikan negara memberikan subsidi bukan ke yang tepat," tegasnya.