Budi menyatakan, selama ini layanan yang disediakan oleh perbankan khususnya di pelabuhan masih sangat terbatas dan tidak penuh selama 24 jam dan tidak setiap hari.
Padahal, ia menjelaskan, peningkatan produktivitas pelabuhan akan memberikan dampak positif dalam menekan biaya logistik nasional, serta mengurangi biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bisa dibayangkan dua hari dalam seminggu praktis tidak ada transaksi, oleh karenanya saya minta kepada Dirjen Laut untuk secara intensif membicarakan dengan Bank Mandiri atau bank BUMN lainnya serta Pelindo. Bagaimana kita bisa menangkap celah-celah yang tidak bisa terlayani," ujar Budi Karya saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa layanan Perbankan di Gedung Kementerian Perhubungan, Senin (23/1).
Melalui kerja sama ini, Bank Mandiri akan menyediakan solusi perbankan untuk pembayaran PNBP secara elektronik kepada Wajib Bayar/pengguna jasa di Kementerian Perhubungan. Kanal pembayaran PNBP tersebut dapat melalui fasilitas Mandiri Internet Banking, Mandiri ATM, Cabang Bank Mandiri dan Mini ATM/Electronic Data Capture (EDC).
"Di satu sisi tidak ada alasan untuk tidak beroperasi, Bank Mandiri juga bisa mendapatkan marjin, kita juga bisa melakukan efisiensi," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kerjasama ini merupakan salah satu bentuk dukungan Bank Mandiri bagi Kementerian Perhubungan dalam menciptakan sistem penerimaan negara yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan implementasi Simponi/MPN G2 (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online/Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua).
Saat ini, layanan transaksional Bank Mandiri untuk segmen wholesale Banking meliputi Trade, Guarantee Bank dan cash management, dengan kontribusi fee based income sebesar Rp 1,1 trilliun pada periode Januari. (gir)