Pemerintah Dorong Masyarakat Berani Adukan Pungli

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Komisaris Jenderal Dwi Priyatno mendorong masyarakat korban pungli melapor ke satgas yang dipimpinnya. Ia berkata, keberanian itu akan sangat membantu penindakan yang dilakukan penegak hukum.

"Misalnya saya buat paspor dan dikenakan tarif jutaan, saya berani lapor. Jadi datang bersama petugas (Saber Pungli), kami yang menindak," kata Dwi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/1).

Dwi menuturkan hal tersebut menyusul pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai kendala penanganan pungli. Kemarin, Tito menuturkan aparat memerlukan barang bukti dan transaksi sebelum menggelar operasi tangkap tangan pada pelaku pungli.

Lihat juga: Kapolri: Saber Pungli Bergantung pada Operasi Tangkap Tangan

Selama ini, kata Dwi, penegak hukum masih memilah-milah aduan masyarakat. Aparat perlu menyelidiki laporan terlebih dahulu sebelum menindak.

"Kemarin saya video conference dengan seluruh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) provinsi supaya lebih proaktif dalam beroperasi," tuturnya.

Dalam dua bulan terakhir, Tim Saber Pungli menerima 22 ribu laporan dugaan Pungli. Sementara itu, aparat menangkap tangan 81 terduga pelaku pungli.

Melihat data itu, Dwi menuturkan penindakan sudah sesuai dengan yang dipetakan, seperti dwelling time, pembuatan paspor, anggaran desa, pemerasan, dan bea dan cukai. Namun, ia tetap berharap keterbukaan kementerian dan lembaga untuk mendetailkan pemetaan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan Saber Pungli akan terus bekerja hingga pungli benar-benar hilang dari Indonesia.

"Petunjuk presiden, pemberantasan pungli dilanjutkan sampai bersih," kata Wiranto.

Lihat juga: Pungli ala 'Sticky Notes' di Kementerian Perhubungan