Pekerja Panas Bumi Chevron Siap Gelar Aksi Mogok 3 Februari

Jakarta, CNN Indonesia -- Indra Kurniawan, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI) menuturkan para pekerja panas bumi Gunung Salak dan Darajat berencana menggelar aksi mogok kerja pada Jumat, 3 Februari 2017 mendatang.

Aksi tersebut dilakukan, menyusul pernyataan Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Yunus Saefulhak di media massa yang menyebut perpindahan kepemilikan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Salak dan Darajat ke pemilik baru, tak otomatis membuat kontrak kerja harus dimulai dari nol lagi.

“SPNCI sangat menyesalkan pernyataan ini. Ada sinyal keberpihakan kepada perusahaan dari institusi pemerintah. Karena itu kami akan melakukan aksi mogok kerja di kantor Ditjen EBTKE,” kata Indra, dikutip Kamis (26/1).

Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan (Ditjen EBTKE) tempat Yunus bekerja yang menurut Indra seharusnya bersikap adil justru seolah menutup mata dengan rencana Chevron untuk memberikan pesangon dan memulai kontrak kerja dari nol hanya kepada sebagian pekerja saja.

“Sehingga dengan sangat jelas terjadi perlakuan diskriminasi yang meresahkan pekerja,” kata Indra.

Pilihan Redaksi Star Energy Janji Pekerjakan Karyawan Panas Bumi Chevron Pertamina Dapat 'Durian Runtuh' Garap Delapan Blok Migas Drama Chevron vs Pekerja Panas Bumi Berlanjut ke Meja Hijau

Menurutnya, pemerintah seharusnya bersikap lebih netral dan mendorong terjadinya kesepakatan win-win antara pekerja dan perusahaan. Bukannya berpihak pada perusahaan. Indra menyebut, bisa saja Ditjen EBTKE hanya mendapatkan informasi tidak berimbang dari perusahaan saja.

“Ini sangat bertolak belakang dengan usaha Kementerian Ketenagakerjaan yang telah mengundang kedua belah pihak dalam proses mediasi,” tegasnya.

Beruntung, Yunus Saefulhak langsung menanggapi keberatan para pekerja panas bumi Chevron dengan mengundang Indra dan rekan-rekannya untuk berdiskusi mengenai permasalahan hubungan industrial yang terjadi antara pekerja dengan Chevron, hari ini.

“Dalam pertemuan tersebut, kami menyampaikan sikap diskriminatif yang kami terima dari perusahaan. Pemerintah berjanji akan memfasilitasi pertemuan lebih lanjut dengan perusahaan. Tapi kalau tidak ada solusi terbaik, mogok kerja akan kami lakukan,” ujar Indra.