106 Pemda Telat Serahkan Dokumen APBD 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sebanyak 106 pemerintah daerah (pemda) terlambat menyampaikan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Per 31 Januari 2017, pemda yang telah menyampaikan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 baru 436 pemda dari total 542 pemda, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP 65 Tahun 2010, batas waktu penyampaian dokumen APBD paling lambat setiap tanggal 31 Januari.

Hal itu untuk menjaga agar daerah bisa lebih cepat dalam mencairkan anggaran daerahnya dan pada akhirnya bisa menggerakkan perekonomian daerah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengungkapkan, jumlah pemda yang telat menyerahkan dokumen APBD itu telah membaik jika dibandingkan tahun lalu. Tercatat, untuk APBD 2016, 137 daerah telat menyerahkan dokumen APBD. Sementara, tahun ini hanya 106 pemda.

"Pemda yang memenuhi kewajiban penyampaian Perda APBD 2017 tersebut meningkat sebanyak 31 daerah jika dibanding dengan jumlah daerah yg menyampaikan APBD 2016 sampai dengan 31 Januari 2016 yang sebanyak 405 daerah," tutur Boediarso melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, dikutip Senin (6/1).

Pilihan Redaksi Jokowi Pikul Utang Rp3.466 Triliun Sampai Akhir Tahun Lalu Sri Mulyani Cari Formula Kendalikan Inflasi Tahun Ini Sri Mulyani Belum Hitung Potensi Penerimaan Bea Keluar CPO

Meskipun tak menyebut nama daerah yang telat menyampaikan, Boediarso menegaskan terhadap daerah yg belum menyampaikan APBD 2017 tersebut, akan diberikan surat peringatan yang akan diterbitkan paling lama 15 hari sejak tanggal batas waktu penyampaian APBD.

Selanjutnya, dalam hal daerah juga belum menyampaikan APBD sampai dgn 30 hari sejak surat peringatan diterbitkan, akan dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Perimbangan (DAU atau DBH) sebesar 25 persen dari jumlah yang disalurkan setiap bulan per tahap.

"Sanksi penundaan akan dicabut setelah daerah menyampaikan dokumen APBD nya," ujarnya.