Jokowi Guyur Bantuan Pangan ke Masyarakat Lewat E-Warong

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana menyalurkan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang merupakan konversi sebagian dari program Beras Sejahtera (Rastra) melalui layanan keuangan digital.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, setiap tahun sasaran penerima Rastra berjumlah 15,5 juta rumah tangga, dan tahun ini akan mulai dilakukan pembagian Rastra dengan layanan keuangan digital atau non tunai kepada 1,4 juta kelompok penerima manfaat atau keluarga yang berada di 44 kota.

Puan mengatakan, pembagian bantuan pangan non tunai di masyarakat akan dipusatkan di tempat yang disebut dengan e-warong. Ia menargetkan membentuk sebanyak 7.733 Elektronik warung gotong royong (E-Warong) untuk melayani penerima bantuan pangan.

Layanan E-Warong tersebut terbentuk di 45 kota dan enam kabupaten. Daerah-daerah itulah yang akan mendapatkan layanan bantuan pangan konversi dari subsidi pangan, baik di Jawa maupun luar Jawa.

Ia mengatakan sebanyak 1,4 juta keluarga penerima rastra atau subsidi pangan saat ini telah dikonversikan ke dalam bentuk bantuan pangan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) multifungsi. Pemerintah akan menggandeng Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) sebagai penerbit kartu kombo yang nantinya bisa ditukarkan masyarakat menjadi bahan pangan.

"Yang nantinya akan dijual beras, telur, dan akan dijual juga bahan makanan lain seperti gula dan minyak. Kita pertimbangan nutrisi dan kesehatan masyarakat harus dipenuhi secara primer," ujar Puan usai rapat koordinasi, Senin (6/2).

Ia mengatakan penyaluran BPNT akan secara efektif berjalan saat Peraturan Presiden telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir Februari nanti. Ia menegaskan setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) agar mengantisipasi pelaksanaannya berjalan baik.

Pemerintah akan secara maksimal memastikan tahapan persiapan pelaksanaan BPNT. Pada tahap persiapan, pemerintah akan fokus pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk tahap awal di 45 kota dan enam kabupaten dengan jumlah 1,4 juta KPM yang data nama dan alamatnya bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT).

Ia mengatakan, saat ini dibutuhkan 10.573 unit E-Warong untuk melayani 1,4 juta KPM, dengan asumsi rasio setiap satu E-Warong melayani 150 KPM.

Oleh sebab itu, pemerintah pun berencana memperluas partisipasi warung dan toko kecil sebagai agen E-Warong. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan, OJK akan melonggarkan peraturan agar banyak pelaku usaha mikro yang bisa menjadi agen E-Warong.

Pilihan Redaksi Mengintip Program Calon Gubernur Soal Banjir Jakarta KPU Minta Peserta Pilkada Tak Janjikan Program Bantuan Uang Ahok Kritik Program Bantuan Langsung Tunai

"Masih ada keperluan tambahan agen, nantinya ada persyaratan yang kita longgarkan. Dalam peraturan OJK disebutkan paling tidak dua tahun sudah beroperasi baru bisa menjadi agen. Kita juga berusaha selain membentuk agen baru, kita mengajak warung-warung yang sudah ada," ujarnya.

Selain mendorong masyarakat menggunakan transaksi non tunai, Muliaman mengatakan program tersebut bisa didorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat penerima bantuan untuk menabung.

Hal ini sejalan dengan arahan Jokowi dalam rapat terbatas tahun lalu yang menginginkan Bantuan Sosial atau Bantuan Pemerintah harus dalam bentuk Non Tunai dan terintegrasi dalam satu kartu sehingga pemerintah mudah untuk mengontrol dan mengurangi terjadinya penyimpangan. (gen)