Pembiayaan Proyek LRT Jabodebek dan Palembang Belum Jelas

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pemerintah belum memutuskan jalan keluar dari keterbatasan pembiayaan yang dibutuhkan untuk membangun dua proyek kereta api jenis Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dan Palembang.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih menunggu hasil perhitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melihat kemampuan APBN dalam membiayai kedua proyek LRT tersebut.

"Yang jelas, sampai sekarang masih dengan APBN karena Peraturan Presiden berbunyi seperti itu. Yang mengerti kemampuan APBN itu Ibu Menkeu Sri Mulyani," ujar Prasetyo usai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (6/2).

Namun begitu, pemerintah mengakui bahwa APBN tak memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang pembangunan kedua LRT yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat rampung sebelum perhelatan Asian Games 2018, yakni 18 Agustus 2018.

Menurut hasil rapat terakhir, lanjut Prasetyo, pemerintah hanya mampu membiayai salah satu pembangunan LRT, yakni LRT Palembang yang membutuhkan pendanaan sekitar Rp12 triliun.

Hanya saja, pemerintah masih memikirkan skema pembiayaan untuk membangun LRT sepanjang 24,5 kilometer tersebut dengan pembiayaan secara bertahap atau perpanjangan waktu pembayaran, yakni mencapai tiga tahun.

Sementara untuk LRT Jabodebek yang memiliki panjang 43 kilometer, pemerintah membutuhkan pendanaan total sekitar Rp22,5 triliun. Sedangkan untuk tahap awal pembangunan diperlukan Rp7 triliun. Namun, pemerintah hanya mampu menggelontorkan Rp1 triliun untuk pembiayaan tahap awal.

Oleh karenanya, pemerintah masih mempertimbangkan sumber-sumber pendanaan yang bisa didapat melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dimiliki PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku konstruktor LRT Jabodebek.

"Adhi Karya sempat mendapat PMN Rp1,4 triliun. Kalau PMN berarti harus berupa investasi, tidak untuk modal kerja," imbuh Prasetyo.

Pilihan Redaksi Pemerintah Cicil Biaya Pembangunan LRT Rp2 Triliun Jaring Investor, Kemenhub Bakal Bentuk Tim Ad Hoc Pemprov DKI Alihkan Arus di Fatmawati Terkait Percepatan MRT

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, saat ini pembangunan LRT Palembang sudah mencapai 35 persen. Sedangkan LRT Jabodebek baru 12 persen.

Kemudian, untuk penyediaan kereta api untuk LRT Palembang akan diserahkan pada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Sedangkan LRT Jabodebek disiapkan oleh PT Kereta Api Indoensia (Persero) melalui proses tender.

"Sedangkan pembebasan lahan relatif tidak ada masalah," tegas Budi pada kesempatan yang sama. (gir)