Sri Mulyani Malas Komentari Isu Miring Soal Dirjen Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak mau memberikan komentar ketika dikonfirmasi soal pernyataan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), yang menyebut anak buahnya bertemu seorang ‘perantara’ Wajib Pajak (WP) dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Handang Soekarno.

Dakwaan Ramapanicker Rajamohanan Nair, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) pada Senin (13/2), mengungkapkan bahwa Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi diduga menemui seorang ‘perantara’ terkait dengan pengaktifan kembali status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EK Prima Ekspor Indonesia.

“Aku enggak ada komen soal itu ya,” kata Sri Mulyani di komplek Istana Kepresidenan, Selasa (14/2).

Terkait kasus dugaan suap yang dilakukan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno, pada November 2016 lalu Sri Mulyani pernah menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya terpaksa harus meminta maaf kepada publik, karena salah satu staf saya ditangkap menerima sogokan," ujar Sri Mulyani menanggapi anak buahnya tertangkap tangan menerima suap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK.

Pilihan Redaksi Dirjen Pajak Minta Petugasnya Juga Ikut Tax Amnesty KPK Sebut Dirjen Pajak Temui 'Perantara' WP Bermasalah Soal Status PKP, Dirjen Pajak Diduga Bertemu Pengusaha Solo

Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia, hal tersebut yang terkadang menjadi alasan kebanyakan orang untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Satu kasus saja akan diingat cukup lama oleh masyarakat.

"Kadang, trust (kepercayaan) tidak hanya terpengaruh dalam satu event (peristiwa). Dulu, Gayus. Sekarang, namanya HS (Handang Soekarno). Itu menimbulkan prasangka. Itu di-confirm (konfirmasi). Dengan trust yang rendah, maka kemauan membayar pajak dan kepatuhan sangat terpengaruh," tegas Sri Mulyani.

Pun demikian, Sri Mulyani berkomitmen untuk terus membenahi kapasitas, sistem, serta sumber daya manusia di Ditjen Pajak. Begitu juga dengan unit eselon I lain. Sehingga masyarakat semakin percaya kepada negara atas uang yang sudah disetor.

"Kalau terbukti seperti itu yang dilakukan, pertama, dia dilepaskan dari posisinya. Kemudian, dilihat dari sisi unitnya tersebut, apa ada pola-pola yang sama," tutur Sri Mulyani.