Bank Indonesia Larang KPR dengan DP Nol Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menegaskan larangan bagi perbankan maupun pengembang properti untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan uang muka (down payment/ DP) nol persen.

"Enggak, itu enggak boleh," tutur Gubernur BI Agus DW Martowardojo saat ditemui di Kompleks BI, Jumat (17/2).

Agus mengungkapkan BI telah mengatur ketentuan rasio pendanaan bank terhadap pembiayaan (Loan to Value/LTV) atau Financing to Value (FTV) untuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal itu dilakukan untuk melindungi konsumen dan industri perbankan.

Dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2016 lalu, bank sentral secara resmi mengatur ketentuan rasio LTV kredit pemilikan rumah pertama menjadi 85 persen dari sebelumnya 80 persen. Artinya, uang muka kredit perumahan minimal 15 persen dari harga rumah.

BI juga mengatur uang muka KPR kedua menjadi 20 persen dari sebelumnya 30 persen, sedangkan kredit rumah ketiga serta seterusnya menjadi 25 persen dari ketentuan sebelumnya 40 persen.

"Kalau seandainya DP nol persen tentu itu menyalahi," ujarnya.

Karenanya, Agus mengimbau agar kreditur tidak melakukan praktik tersebut dan debitur tidak mengambil kredit dengan skema tersebut.

"Sebaiknya jangan dilakukan karena nanti akan mendapatkan teguran dari otoritas," tegasnya.

Pilihan Redaksi Laba BTN Melejit 41 Persen Jadi Rp2,61 Triliun di 2016 Kaderisasi Gagal Partai Politik di Pilkada Jakarta Anies Sebut Tiga Partai Bergabung Tunggu Momentum

Seperti diketahui, sebelumnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggagas program KPR dengan DP nol persen alias tanpa uang muka.

Skemanya, masyarakat yang ingin membeli rumah diminta menabung selama enam bulan. Uang hasil menabung selama enam bulan ini sebagai pengganti DP yang nilainya mencapai 10 persen dari harga rumah.

Nantinya, cicilan KPR tetap diberlakukan dan tenornya ditetapkan selama 15 tahun. Program ini digagas Anies dan Sandi sebagai cara agar masyarakat Jakarta punya tempat tinggal.