Izin Usaha Tambang Bisa Berubah Tanpa Hilang Fasilitas

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya menerbitkan beleid yang mengatur tata cara pergantian izin Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2017 yang ditandatangani Ignasius Jonan pada 10 Februari 2017 silam.

Menurut beleid tersebut, pemegang izin KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) bisa mengajukan perubahan izin tersebut tanpa melalui proses lelang. Ketika IUPK diberikan, maka secara otomatis wilayah pertambangan yang digunakan menjadi Wilayah IUPK (WIUPK).

Nantinya, evaluasi permohonan IUPK akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba). Kemudian, evaluasi tersebut akan diberikan kepada Menteri ESDM paling lambat tujuh hari sejak diterimanya berkas permohonan.

"Menteri memberikan IUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dalam hal pemohon IUPK Operasi Produksi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Jonan melalui beleid tersebut dikutip Jumat (17/2).

Yang menarik, pemerintah menjamin bahwa ketentuan di dalam KK masih akan berlaku meski perusahaan tambang telah berubah menjadi IUPK.

Pasalnya, pasal 8 beleid tersebut mengatakan, ketentuan-ketentuan dalam KK serta dokumen kesepakatan lainnya antara Pemerintah dengan pemegang KK menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemberian IUPK Operasi Produksi.

"Ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam IUPK Operasi Produksi," lanjutnya.

Dengan kata lain, pemerintah menjamin tak ada perubahan kewajiban ketika KK berubah menjadi IUPK. Namun, jangka waktu ini hanya berlaku sampai periode KK-nya berakhir.

Dengan demikian, ada peluang bagi PT Freeport Indonesia untuk tetap mempertahankan hak-hak sesuai KK meski telah berganti status menjadi IUPK. Ini sesuai dengan harapan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut yang menghendaki kebijakan fiskal mengikuti ketentuan di dalam KK (nail down) dan enggan mengikuti ketentuan fiskal yang berlaku (prevailing).

"Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, PTFI akan mengubah KK menjadi IUPK dengan syarat IUPK disertai dengan suatu perjanjian stabilitas investasi dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan KK," ujar Juru Bicara Freeport Riza Pratama.

Pilihan Redaksi Ada 17 Proyek Migas Beroperasi Tahun Ini Genjot Produksi Arcandra Putar Otak Jaga Produksi Minyak di 800 Ribu Bph 'Sunat' Masa Penemuan Minyak, Pemerintah Rombak Aturan

Sayangnya, Jonan belum mau memberi keterangan ihwal pasal 8 beleid tersebut. "Saya masih belum mau komentar ya," ujarnya ditemui di Kementerian ESDM.

Sebagai informasi, perubahan status dari KK menjadi IUPK merupakan salah satu syarat bagi perusahaan tambang agar bisa melakukan ekspor konsentrat. Ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 6 Tahun 2017, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.