Pemerintah Jamin Proyek Jalan Tol Senilai Rp50,8 T Lewat KPBU

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menandatangani perjanjian pembiayaan lima ruas jalan tol dengan senilai Rp50,8 triliun melalui skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Skema ini merupakan sinergi antar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Saya bahagia, karena proyek infrastruktur dikeroyok oleh semuanya. Ini sinergi kami untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang ditargetkan selesai pada 2019 mendatang," tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, saat penandatangan perjanjian KPBU di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (22/2).

Secara rinci, perjanjian pembiayaan lima ruas jalan tol tersebut terdiri dari, pertama, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Cikampek II Elevated sepanjang 36 kilometer dengan nilai sebesar Rp14,7 triliun.

Lihat juga: Garap Tol Serang-Panimbang, Wijaya Karya Setor Rp1,12 Triliun

Kedua, PPJT Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sepanjang 143 kilometer dengan nilai Rp13,4 triliun. Ketiga, PPJT Krian-Legundi-Bunder-Manyar sepanjang 38 kilometer yang mencapai Rp9 triliun.

Keempat, PPJT Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 60 kilometer sebesar Rp8,2 triliun, dan kelima, PPJT Serang-Panimbang sepanjang 84 kilometer senilai Rp5,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, empat dari lima proyek tersebut juga mendapatkan penjaminan langsung dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII, yang merupakan lembaga penjaminan di bawah Kementerian Keuangan.

Pilihan Redaksi Bank Pelat Merah Masih Gantungkan Asa Pada Proyek Pemerintah Waskita Toll Road Butuh Tambahan Investasi Rp11,5 T BPJT: PINA Perkaya Skema Investasi Infrastruktur

Empat ruas jalan tol yang mendapat jaminan BUJT dan PII, yakni Cikampek II Elevated, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Cisumdawu dan Serang–Panimbang dengan nilai total proyek mencapai Rp37,2 triliun.

"Penjaminan pemerintah atas empat jalan tol ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan berinvestasi dan menegaskan bahwa pemerintah akan terus memegang komitmen kuat untuk mendorong pembangunan ifnrastruktur di Indonesia," kata Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Adapun, Sri Mulyani melanjutkan, pemberian jaminan pemerintah melalui BUJT dan PII karena terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Kementerian PUPR. Sehingga, dibutuhkan badan usaha dan pihak swasta untuk ambil bagian dalam menopang kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur jalan tol.

"Tahun ini, anggaran PUPR hanya Rp101,7 triliun. Jadi, tidak mungkin semuanya menggunakan anggaran Kementerian PUPR," jelasnya.

Kemudian, dengan skema ini, Sri Mulyani mengharapkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat pula menunjukkan kemampuannya dalam mengelola Penyertaan Modal Negara (PMN) yang telah diberikan oleh kementeriannya.

BUMN yang mendapatkan PMN diharapkan mampu menggunakan suntikan modal tersebut untuk menggandeng pihak swasta lainnya. Penjaminan dari pemerintah menandakan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai cara pembiayaan yang kian beragam dari masa ke masa untuk mewujudkan proyek infrastruktur yang menelan ratusan triliun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap, skema pembiayaan KPBU dapat mempercepat pembangunan kelima jalan tol yang nantinya mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Terutama, pertumbuhan ekonomi di Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Jalan tol yang sedang dibangun ini diharapkan dapat memudahkan akses, mengurangi potensi kemacetan dan meningkatkan pergerakan barang dan manusia sehingga dapat secara langsung meningkatkan perekonomian di area yang dilaluinya," pungkasnya.