Kementerian BUMN Seleksi Orang Dalam untuk jadi Bos Pertamina

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan sampai saat ini belum terdapat kandidat eksternal yang akan mengisi kursi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selepas ditinggal Dwi Soetjipto.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kemeterian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, rencananya terdapat lima kandidat Direktur Utama yang berasal dari internal perseroan.

Namun, lima kandidat tersebut saat ini belum ditentukan karena tergantung Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Harusnya minggu depan sudah masuk nama-nama lima kandidat tersebut. Kalau dari eksternal, kami belum tahu namanya siapa saja," jelas Edwin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (23/2).

Selain itu, meski nantinya terdapat lima calon internal, Edwin belum tahu berapa jumlah calon Direktur Utama yang berasal dari eksternal. Namun, Dewan Komisaris rencananya memberikan tiga hingga empat nama calon setelah seleksi dari internal dan eksternal selesai didaftarkan.

"Biasanya sih tiga hingga empat orang yang akan kami ajukan ke Presiden," jelas pria yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Pertamina tersebut.

Selain itu, ia juga memastikan periode pemilihan Direktur Utama selama 30 hari setelah RUPS terakhir. Apalagi, hal tersebut juga sejalan dengan Anggaran Dasar perusahaan pasal 10.

Pilihan Redaksi Rini Soemarno Belum Kantongi Usulan Nama Bos Baru Pertamina Penjualan Pertalite Meroket 837,9 Persen Sepanjang 2016 Ganti Direksi, Pertamina Tetap Katrol Merek Lewat Balapan

"Kalau dari Dewan Komisaris, insya Allah pekan ini selesai. Setelah itu, kami sudah tidak ikut campur lagi," katanya.

Sebelumnya, RUPS yang dilaksanakan pada Jumat, 3 Februari 2017 memutuskan bahwa Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina diberhentikan dari jabatannya. Masalah komunikasi dan krisis kepemimpinan di Pertamina dianggap melandasi keputusan tersebut.

"Kerja sama tim internal dan komunikasi ini penting. Kalau tidak dilaksanakan, akan banyak keputusan tertunda. Kalau dibiarkan, dampaknya ke kinerja secara keseluruhan bisa terganggu," ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo pada awal bulan lalu. (gir/gen)