Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, pengaturan harga listrik PLTU tersebut akan membuat BPP pembangkit lebih efisien, sehingga tarif listrik menjadi kompetitif.
Permen ESDM 19/2017 tentang Pemanfaatan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power) itu membagi harga listrik PLTU menjadi dua bagian, yakni mulut tambang dan nonmulut tambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harga pembelian tenaga listrik itu ditetapkan dengan asumsi faktor kapasitas pembangkit sebesar 80 persen," kata Jarman, mengutip Antara, Jumat (3/3).
Jika BPP setempat lebih tinggi dari nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada BPP nasional. Jarman menuturkan, untuk harga listrik pembangkit nonmulut tambang di bawah 100 MW, diatur jika BPP setempat lebih rendah dari nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada BPP setempat.
Nah, jika BPP setempat lebih tinggi dari nasional, maka harga berdasarkan lelang atau mekanisme bisnis (business to business). Hal sama sebelumnya dilakukan pada harga listrik dari sumber energi baru terbarukan yang ditetapkan maksimal BPP setempat melalui Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017.
Selain PLTU mulut tambang dan nonmulut tambang, Permen ESDM 19/2017 juga mengatur harga patokan tertinggi dari kelebihan tenaga listrik (excess power).
"Penggunaan excess power dilakukan apabila pasokan daya kurang atau menurunkan BPP pembangkit setempat," terang Jarman.
Menurut dia, harga "excess power" sesuai aturan baru adalah paling tinggi ditetapkan 90 persen dari BPP setempat, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan listrik.