Airnav Negosiasi Ambil Alih Ruang Udara ABC di Natuna

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia akan memulai negosiasi dengan negara tetangga mengenai pengambilalihan ruang udara blok ABC, Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tahun ini.

Direktur Utama AirNav Novie Riyanto mengatakan, pengelolaan ruang udara di blok ABC perlu dilakukan, mengingat perairan Natuna merupakan wilayah Indonesia secara de facto maupun de jure. Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009 menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.

Selama ini, lanjutnya, ruang udara di kepulauan Natuna dikelola oleh Malaysia dan Singapura. Hal ini terjadi bukan karena salah Indonesia, namun karena penetapan kavling-kavling pelayanan navigasi udara sudah terbentuk sebelum Indonesia merdeka pada 1945 silam.

Pilihan Redaksi Menhub Minta Bandara di Daerah Berbenah demi Wisatawan AP II Rampungkan Stasiun Kereta Soekarno-Hatta Bulan Depan Airnav Incar Kantongi Pendapatan Rp2,8 Triliun di 2017

Pengelolaan ruang udara di blok ABC oleh Malaysia dan Singapura sudah dilakukan sejak 1944, di mana kedua negara itu masih bagian dari Kerajaan Inggris. Karena kini Natuna sudah menjadi bagian Indonesia, AirNav berjanji akan mempercepat pengambilalihan navigasi ruang udara yang sebelumnya ditargetkan pada 2019 menjadi tahun ini.

"Karena kami sudah mampu dan mengikuti UU, kami berkewajiban mengambil alih pelayanan navigasi ruang udara di atas kepulauan Natuna. Makanya, tahun ini (pengambilalihan) harus sudah bisa dilakukan dan diselesaikan," kata Novie, Jumat (10/3).

Untuk mengakomodasi hal itu, sambung dia, perusahaan telah menganggarkan belanja modal untuk membeli peralatan navigasi ruang udara dan memetakan konsep operasi di wilayah tersebut.

Di samping itu, Kementerian Perhubungan telah membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk menyiapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengambilalihan ruang udara.

Kendati demikian, AirNav tidak bisa berdiri sendiri. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengaku masih membutuhkan bantuan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan agar perundingan dengan Malaysia dan Singapura bisa berjalan dengan lancar.

"Kami juga minta kementerian lain untuk membantu," katanya.

Blok ABC terbilang sangat strategis. Pasalnya, banyak sekali rute penerbangan yang melalui ruang udara tersebut, seperti penerbangan Jepang-Australia, Indonesia-Jepang, Indonesia-Taiwan, dan seluruh penerbangan internasional dari Asia bagian utara menuju Australia.

Perusahaan melihat potensi penerimaan yang tinggi jika AirNav bisa beroperasi di ruang udara tersebut. Meskipun tidak mengetahui target penerimaan pastinya, mengutip hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa blok A bisa menghasilkan penghasilan Rp600 miliar per tahunnya.

"Ini belum termasuk blok B dan C, angka precise-nya belum bisa saya pastikan. Karena siapa tahu di kedua blok itu malah traffic penerbangannya jauh lebih banyak. Tetapi, memang, ruang udara ini cukup strategis," pungkas Novie. (bir)